PROBOLINGGO – Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) bentukan Bupati Karna Suswandi, berhasil membawa Kabupaten Situbondo mendapatkan penghargaan sebagai lima daerah di Jawa Timur dengan tingkat responsifitas layanan terbaik terhadap perempuan dan anak.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kepada Bupati Situbondo Karna Suswandi, pada Selasa (28/12/2021) di acara Peringatan Hari Ibu Ke-93 di Ballroom Hotel Paseban Sena, Kota Probolinggo.
Bupati Karna menuturkan, penghargaan tersebut menjadi suntikan motivasi bagi Kabupaten Situbondo, untuk lebih tanggap dan responsif serta meningkatkan pelayanan terhadap perlindungan perempuan dan anak yang rentan menjadi obyek kekerasan.
Dia pun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, yang telah berusaha menjadikan Kabupaten Situbondo bebas kekerasan perempuan dan anak, sehingga berhasil menerima penghargaan di tingkat provinsi.
“Penghargaan ini menjadi motivasi kami, agar kami bisa terus meningkatkan pelayanan dan perlindungan pada perempuan dan anak,” katanya.
Bupati dari PDI Perjuangan tersebut mengatakan sejak dibentuknya UPT PPA ini kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak di Situbondo mengalami penurunan yang cukup drastis.
“Jumlah angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Situbondo sepanjang tahun 2021 mengalami penurunan yang signifikan, setelah adanya UPT PPA ini. Pada tahun 2020 jumlah angka kekerasan terhadap perempuan dan anak mencapai 81 kasus dan tahun ini turun menjadi 47 kasus,” jelasnya
Faktor penting di balik suksesnya UPT PPA menekan angka kekerasan pada perempuan dan anak ini, beber Bung Karna, sapaan akrabnya, karena UPT PPA tidak saja menangani kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak.
Tapi juga memberi pendampingan trauma dan masif memberikan sosialisasi kepada perempuan dan anak agar terhindar dari tindak kekerasan.
“Setelah ini saya akan dorong pengelola UPT PPA untuk terus berkreasi dan berinovasi dalam menangani kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak dengan melibatkan berbagai pihak seperti kepolisian, organisasi perempuan serta organisasi lain yang membidangi tentang kekerasan dalam rumah tangga dan anak. Mari kita wujudkan kota kita menjadi kota tanpa kekerasan pada perempuan dan anak,” tutupnya. (ryo/pr)
BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS