Selasa
01 September 2026 | 11 : 57

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Budi Leksono Soroti Rencana Kenaikan Tarif Masuk KBS

pdip-jatim-250624-buleks

SURABAYA — Anggota Komisi B DPRD Surabaya Budi Leksono (Buleks) menyoroti rencana kenaikan tarif tiket masuk Kebun Binatang Surabaya (KBS) dari Rp 15.000 menjadi Rp 25.000.

Dia menilai wacana tersebut tidak tepat jika dilakukan hanya untuk menutup kelemahan dalam pengelolaan keuangan. Menurutnya, selama 8 bulan ini KBS tetap berjalan lancar tanpa direktur utama, bahkan saat Lebaran dan Tahun Baru.

“Ini membuktikan efisiensi itu nyata dan harusnya dipertahankan,” kata Budi Leksono kepada wartawan di Surabaya, Minggu (20/7/2025).

Kekosongan jabatan di KBS, sebutnya, bukan berarti pengelolaan terganggu. Menurutnya, justru bisa menjadi momentum efisiensi.

Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya ini menyoroti besarnya anggaran untuk gaji Dirut yang bisa mencapai Rp 41 juta per bulan, belum termasuk biaya perjalanan dinas di atas Rp 15 juta.

Kalau jabatan Dirut dibiarkan kosong setahun, tambah Buleks, penghematan bisa lebih dari Rp 500 juta, dan itu bisa menambah kontribusi ke pendapatan asli daerah (PAD).

Dia mengingatkan bahwa pada 2023 KBS masih menyetor dividen Rp 3 miliar ke kas daerah. Namun pada 2024 setoran dividen menurun seiring berkurangnya pengunjung KBS.

Untuk menutupi hal itu, manajemen berencana menaikkan harga tiket dan menambah beberapa wahana seperti taman kelinci.

Namun dia menilai kenaikan tarif bukan solusi utama. Yang lebih mendesak adalah memperbaiki manajemen dan meningkatkan efektivitas pengelolaan.

“Secara hitungan, KBS seharusnya bisa untung Rp600 juta setahun. Kalau pengelolaannya benar, tidak perlu naikkan harga tiket,” tegasnya.

Saat ini, seluruh posisi direksi KBS dalam masa kosong. Proses seleksi tengah berjalan untuk memilih Dirut, direktur keuangan, dan direktur operasional. Dari 16 pelamar, 8 di antaranya lolos tahap administrasi.

Dia minta Pemkot Surabaya tidak hanya menilai pengalaman pelamar, tapi juga komitmen efisiensi dan kontribusi terhadap PAD.

“Jangan sampai biaya direksi membengkak, tapi dividen ke daerah seret. Itu bukan ciri BUMD yang sehat,” tutup Buleks. (nia/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

KRONIK

Bupati Fauzi Minta KONI Sumenep Perkuat Pembinaan Atlet Muda

SUMENEP – Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, menegaskan pentingnya pembinaan atlet sejak usia dini untuk ...
LEGISLATIF

Baru 26 dari 190 Titik Punya ZoSS, Dewanti Minta Sekolah Rawan Kecelakaan di Malang Segera Dipetakan

SURABAYA — Fasilitas Zona Selamat Sekolah (ZoSS) di Kabupaten Malang dinilai masih jauh dari kebutuhan. Dari 190 ...
LEGISLATIF

Puan Sambut Gus Kikin dan KH Miftachul Akhyar Pimpin PBNU, Harap NU Makin Baik

JAKARTA — Ketua DPR RI Puan Maharani menyambut terpilihnya KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam dan KH Abdul Hakim ...
KRONIK

Ketua Pansus 2 DPRD Tulungagung Tekankan Perda Kesejahteraan Sosial Harus Berdampak Nyata

TULUNGAGUNG – Ketua Panitia Khusus (Pansus) 2 DPRD Kabupaten Tulungagung, Joko Tri Asmoro, menekankan bahwa Perda ...
KRONIK

Novita: Semangat Kebersamaan Hari Jadi Trenggalek Harus Jadi Energi Percepat Pembangunan

TRENGGALEK — Semangat kebersamaan dan gotong royong yang tercermin dalam peringatan Hari Jadi ke-832 Kabupaten ...
LEGISLATIF

Raperda Disabilitas Jatim: Pemprov dan BUMD Wajib Pekerjakan Penyandang Disabilitas Minimal 2%

SURABAYA — Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) akan diwajibkan menjadi pelopor dalam ...