Sabtu
18 Juli 2026 | 7 : 08

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Budi Leksono Soroti Rencana Kenaikan Tarif Masuk KBS

pdip-jatim-250624-buleks

SURABAYA — Anggota Komisi B DPRD Surabaya Budi Leksono (Buleks) menyoroti rencana kenaikan tarif tiket masuk Kebun Binatang Surabaya (KBS) dari Rp 15.000 menjadi Rp 25.000.

Dia menilai wacana tersebut tidak tepat jika dilakukan hanya untuk menutup kelemahan dalam pengelolaan keuangan. Menurutnya, selama 8 bulan ini KBS tetap berjalan lancar tanpa direktur utama, bahkan saat Lebaran dan Tahun Baru.

“Ini membuktikan efisiensi itu nyata dan harusnya dipertahankan,” kata Budi Leksono kepada wartawan di Surabaya, Minggu (20/7/2025).

Kekosongan jabatan di KBS, sebutnya, bukan berarti pengelolaan terganggu. Menurutnya, justru bisa menjadi momentum efisiensi.

Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya ini menyoroti besarnya anggaran untuk gaji Dirut yang bisa mencapai Rp 41 juta per bulan, belum termasuk biaya perjalanan dinas di atas Rp 15 juta.

Kalau jabatan Dirut dibiarkan kosong setahun, tambah Buleks, penghematan bisa lebih dari Rp 500 juta, dan itu bisa menambah kontribusi ke pendapatan asli daerah (PAD).

Dia mengingatkan bahwa pada 2023 KBS masih menyetor dividen Rp 3 miliar ke kas daerah. Namun pada 2024 setoran dividen menurun seiring berkurangnya pengunjung KBS.

Untuk menutupi hal itu, manajemen berencana menaikkan harga tiket dan menambah beberapa wahana seperti taman kelinci.

Namun dia menilai kenaikan tarif bukan solusi utama. Yang lebih mendesak adalah memperbaiki manajemen dan meningkatkan efektivitas pengelolaan.

“Secara hitungan, KBS seharusnya bisa untung Rp600 juta setahun. Kalau pengelolaannya benar, tidak perlu naikkan harga tiket,” tegasnya.

Saat ini, seluruh posisi direksi KBS dalam masa kosong. Proses seleksi tengah berjalan untuk memilih Dirut, direktur keuangan, dan direktur operasional. Dari 16 pelamar, 8 di antaranya lolos tahap administrasi.

Dia minta Pemkot Surabaya tidak hanya menilai pengalaman pelamar, tapi juga komitmen efisiensi dan kontribusi terhadap PAD.

“Jangan sampai biaya direksi membengkak, tapi dividen ke daerah seret. Itu bukan ciri BUMD yang sehat,” tutup Buleks. (nia/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

KRONIK

Sekarkijang Creative Fest, Wadah UMKM Banyuwangi Naik Kelas

BANYUWANGI – Sekarkijang Creative Fest (SCF) 2026 menjadi salah satu rangkaian Banyuwangi Ethno Carnival (BEC) yang ...
SEMENTARA ITU...

255 Keris Dipamerkan pada Hari Jadi ke-668 Ngawi

NGAWI – Sebanyak 255 bilah keris dari berbagai penjuru Kabupaten Ngawi dipamerkan dalam Pagelaran Tosan Aji yang ...
EKSEKUTIF

Mas Dhito Siapkan Tenaga Kerja Kompeten, Program Magang Jepang Jadi Andalan

Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana meninjau pelatihan kerja berbasis kompetensi di BLK Bogo sebagai upaya ...
LEGISLATIF

Anggota DPRD Jatim Soroti Nasib Peternak Rakyat yang Terjepit Gurita Integrator Besar

TUBAN — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur dari Fraksi PDI Perjuangan, Ony Setiawan, ...
LEGISLATIF

Ketua DPRD Trenggalek: Jangan Sampai Pajak Membebani Rakyat

Ketua DPRD Trenggalek Doding Rahmadi menegaskan kebijakan pajak daerah tidak boleh membebani masyarakat. DPRD ...
LEGISLATIF

DPRD Jember Ajak Warga Kawal Penyusunan APBD Cegah Program di Luar Perencanaan

Anggota DPRD Jember Edi Cahyo Purnomo mengajak masyarakat mengawal penyusunan APBD agar setiap program daerah ...