Jumat
17 April 2026 | 10 : 27

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Budi Leksono Soroti Rencana Kenaikan Tarif Masuk KBS

pdip-jatim-250624-buleks

SURABAYA — Anggota Komisi B DPRD Surabaya Budi Leksono (Buleks) menyoroti rencana kenaikan tarif tiket masuk Kebun Binatang Surabaya (KBS) dari Rp 15.000 menjadi Rp 25.000.

Dia menilai wacana tersebut tidak tepat jika dilakukan hanya untuk menutup kelemahan dalam pengelolaan keuangan. Menurutnya, selama 8 bulan ini KBS tetap berjalan lancar tanpa direktur utama, bahkan saat Lebaran dan Tahun Baru.

“Ini membuktikan efisiensi itu nyata dan harusnya dipertahankan,” kata Budi Leksono kepada wartawan di Surabaya, Minggu (20/7/2025).

Kekosongan jabatan di KBS, sebutnya, bukan berarti pengelolaan terganggu. Menurutnya, justru bisa menjadi momentum efisiensi.

Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya ini menyoroti besarnya anggaran untuk gaji Dirut yang bisa mencapai Rp 41 juta per bulan, belum termasuk biaya perjalanan dinas di atas Rp 15 juta.

Kalau jabatan Dirut dibiarkan kosong setahun, tambah Buleks, penghematan bisa lebih dari Rp 500 juta, dan itu bisa menambah kontribusi ke pendapatan asli daerah (PAD).

Dia mengingatkan bahwa pada 2023 KBS masih menyetor dividen Rp 3 miliar ke kas daerah. Namun pada 2024 setoran dividen menurun seiring berkurangnya pengunjung KBS.

Untuk menutupi hal itu, manajemen berencana menaikkan harga tiket dan menambah beberapa wahana seperti taman kelinci.

Namun dia menilai kenaikan tarif bukan solusi utama. Yang lebih mendesak adalah memperbaiki manajemen dan meningkatkan efektivitas pengelolaan.

“Secara hitungan, KBS seharusnya bisa untung Rp600 juta setahun. Kalau pengelolaannya benar, tidak perlu naikkan harga tiket,” tegasnya.

Saat ini, seluruh posisi direksi KBS dalam masa kosong. Proses seleksi tengah berjalan untuk memilih Dirut, direktur keuangan, dan direktur operasional. Dari 16 pelamar, 8 di antaranya lolos tahap administrasi.

Dia minta Pemkot Surabaya tidak hanya menilai pengalaman pelamar, tapi juga komitmen efisiensi dan kontribusi terhadap PAD.

“Jangan sampai biaya direksi membengkak, tapi dividen ke daerah seret. Itu bukan ciri BUMD yang sehat,” tutup Buleks. (nia/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

HEADLINE

PWI Jatim Anugerahi Said Abdullah, Dinilai Sukses Kelola Kebijakan Fiskal

MH Said Abdullah menerima penghargaan dari PWI Jawa Timur pada puncak Hari Pers Nasional 2026 di Surabaya, atas ...
EKSEKUTIF

Eri Cahyadi Minta OPD Surabaya Publikasikan Output dan Outcome Program ke Publik

Eri Cahyadi meminta OPD Surabaya mempublikasikan output dan outcome program untuk meningkatkan transparansi dan ...
LEGISLATIF

Puan Maharani Terima Penghargaan KWP Awards 2026, Tekankan Peran Media Kawal Kinerja DPR

Puan Maharani menerima penghargaan KWP Awards 2026 dan menegaskan peran penting media dalam mengawal serta ...
LEGISLATIF

Sawah di Pakusari Terdampak Limbah, DPRD Minta Pemkab Jember Pahami UU Pengelolaan Sampah

Pemkab Jember diminta memahami UU Pengelolaan Sampah setelah limbah mencemari irigasi dan mengancam 10 hektare ...
LEGISLATIF

Pansus DPRD Jatim Soroti Program OPD, Anggaran Besar Belum Tekan Kemiskinan

DPRD Jatim menilai program OPD belum berdampak signifikan terhadap penurunan kemiskinan meski capaian administratif ...
KRONIK

Bupati Lukman Minta BUMD Tingkatkan Kinerja, Topang Perekonomian Daerah

JAKARTA – Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, berkomitmen untuk mendorong kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk ...