Jumat
25 Juli 2025 | 10 : 27

Budi Leksono Soroti Rencana Kenaikan Tarif Masuk KBS

pdip-jatim-250624-buleks

SURABAYA — Anggota Komisi B DPRD Surabaya Budi Leksono (Buleks) menyoroti rencana kenaikan tarif tiket masuk Kebun Binatang Surabaya (KBS) dari Rp 15.000 menjadi Rp 25.000.

Dia menilai wacana tersebut tidak tepat jika dilakukan hanya untuk menutup kelemahan dalam pengelolaan keuangan. Menurutnya, selama 8 bulan ini KBS tetap berjalan lancar tanpa direktur utama, bahkan saat Lebaran dan Tahun Baru.

“Ini membuktikan efisiensi itu nyata dan harusnya dipertahankan,” kata Budi Leksono kepada wartawan di Surabaya, Minggu (20/7/2025).

Kekosongan jabatan di KBS, sebutnya, bukan berarti pengelolaan terganggu. Menurutnya, justru bisa menjadi momentum efisiensi.

Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya ini menyoroti besarnya anggaran untuk gaji Dirut yang bisa mencapai Rp 41 juta per bulan, belum termasuk biaya perjalanan dinas di atas Rp 15 juta.

Kalau jabatan Dirut dibiarkan kosong setahun, tambah Buleks, penghematan bisa lebih dari Rp 500 juta, dan itu bisa menambah kontribusi ke pendapatan asli daerah (PAD).

Dia mengingatkan bahwa pada 2023 KBS masih menyetor dividen Rp 3 miliar ke kas daerah. Namun pada 2024 setoran dividen menurun seiring berkurangnya pengunjung KBS.

Untuk menutupi hal itu, manajemen berencana menaikkan harga tiket dan menambah beberapa wahana seperti taman kelinci.

Namun dia menilai kenaikan tarif bukan solusi utama. Yang lebih mendesak adalah memperbaiki manajemen dan meningkatkan efektivitas pengelolaan.

“Secara hitungan, KBS seharusnya bisa untung Rp600 juta setahun. Kalau pengelolaannya benar, tidak perlu naikkan harga tiket,” tegasnya.

Saat ini, seluruh posisi direksi KBS dalam masa kosong. Proses seleksi tengah berjalan untuk memilih Dirut, direktur keuangan, dan direktur operasional. Dari 16 pelamar, 8 di antaranya lolos tahap administrasi.

Dia minta Pemkot Surabaya tidak hanya menilai pengalaman pelamar, tapi juga komitmen efisiensi dan kontribusi terhadap PAD.

“Jangan sampai biaya direksi membengkak, tapi dividen ke daerah seret. Itu bukan ciri BUMD yang sehat,” tutup Buleks. (nia/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

KRONIK

Bupati Fauzi Terima Penghargaan BKN atas Layanan Kepegawaian Terbaik Pemkab Sumenep

SUMENEP – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep kembali meraih prestasi membanggakan di bidang layanan kepegawaian. ...
KRONIK

Bupati Ipuk Kembali Minta ke BBPJN Jawa-Bali agar Jalur Gumitir Tak Ditutup Total

BANYUWANGI – Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, kembali meminta kepada Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) ...
PEMILU

Sikapi Usulan Cak Imin soal Pilkada, Puan: Wacana yang Harus Didiskusikan Semua Partai

JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani merespons usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) terkait pola ...
KRONIK

Bupati Lukman Tinjau Kesiapan TRK Jelang Lomba Renang Bupati Cup se-Indonesia

BANGKALAN – Menjelang perhelatan akbar Lomba Renang Bupati Cup se-Indonesia, Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, ...
KRONIK

TMP Surabaya Gelar Doa Lintas Agama Jelang Sidang Putusan Sekjen Hasto

SURABAYA – DPC Taruna Merah Putih (TMP) Kota Surabaya menggelar doa bersama lintas agama menjelang sidang putusan ...
LEGISLATIF

Guru Ngaji di Lumajang Bakal dapat Honor Rp 1,2 Juta, Apa Saja Syaratnya?

LUMAJANG – Angin segar, guru ngaji dan tenaga keagamaan lainnya di Kabupaten Lumajang akan segara mendapat ...