SURYA.CO.ID, NGANJUK – Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu daerah yang sangat getol menyempurnakan program Sistem Integrasi Data kelurahan dan Daerah (SIDKD) menuju Satu Data Indonesia (SDI). Karena itulah, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) secara khusus melakukan tindak lanjut program SIDKD dalam kunjungan ke Nganjuk, Rabu (29/12/2021).

Tim Bappenas itu dipimpin langsung Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Maliki.

Plt Bupati Nganjuk, H Marhaen Djumadi mengatakan, pembentukan satu data sekarang ini sangatlah penting. Karena tidak sekedar data, melainkan juga data untuk acuan dalam menentukan sebuah kebijakan.

“Misalnya untuk intervensi kebijakan, dari data itu bisa diketahui informasi jumlah penduduk miskin, jumlah pengangguran, atau kondisi rumah tidak layak huni. Semuanya bisa menjadi dasar dalam menentukan program atau kebijakan yang bisa diambil dari pemerintah daerah,” kata Marhaen.

Sedangkan Direktur Eksekutif Lembaga Surveymeter, Ni Wayan Suriatini Sutriastini menyampaikan tentang sejarah singkat SIDKD di Nganjuk. Yakni diawali pada 2018 dimana SurveyMeter dan Pemkab Nganjuk melakukan sensus yang menghasilkan data kesehatan yang akurat di 11 desa di Kecamatan Patianrowo.

“Sistem data terpadu tersebut berbasis level Puskesmas untuk penanganan stunting. Tidak hanya data, program itu juga menghasilkan sumber daya manusia di 11 desa yang terlatih mengelola data,” kata Wayan.

Selanjutnya pada 2020 dan 2021, dikatakan Wayan, digelar sensus pendataan di 20 kelurahan di Kecamatan Nganjuk. Yang sebelumnya pendataan hanya pada sektor kesehatan, kali ini diperluas dengan mencakup 16 data sektoral perangkat daerah. Antara lain sektor pendidikan, sosial, pertanian, ketenagakerjaan, dan kependudukan.

“Yang semuanya dilakukan oleh kader pendataan dari kelurahan, kader posyandu, kesehatan, dan pemuda. Pendataan by name by addres,” ucap Wayan.

Pendataan tersebut, ungkap Wayan, menghasilkan data 16 sektor dan ada 147 sumber daya manusia (SDM) kelurahan yang terlatih mengelola data. Dan satu sistem dashboard data mampu menyajikan data hingga ke tingkat RT. “Dari situlah menuju program satu data dapat diwujudkan di Nganjuk,” ujar Wayan.

Sementara Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Bapenas, Maliki mengatakan, pihaknya mengapresiasi langkah yang dilakukan Pemkab Nganjuk. Dan SIDKD yang sudah dibangun di Nganjuk bisa menjadi percontohan di daerah lain.

Dijelaskan Maliki, pemerintah saat ini terus melakukan intervensi berbasis data untuk menurunkan kemiskinan ekstrem hingga 0 persen pada tahun 2024 nanti. Di dalam menegakkan intervensi berbasis data, Bappenas bersama dengan Kementerian Keuangan merekomendasikan pengembangan registrasi sosial ekonomi.

Dengan melakukan registrasi sosial ekonomi, tambah Maliki, akan membantu desa dan kelurahan dalam memberikan rekomendasi penerima bantuan sosial, maupun program pemberdayaan ekonomi lainnya.

“Status akan dilacak terus dan sesuai dengan kondisi masyarakat, sehingga intervensi bisa lebih terfokus. Misalnya dapat mengetahui siapa yang berhak mendapat bansos, pelatihan kerja, bahkan juga dapat mengetahui tentang reformasi agraria,” tutur Maliki. (**/hs)

sumber: surya.co.id

https://surabaya.tribunnews.com/2021/12/29/buat-kebijakan-berbasis-data-bappenas-tegaskan-terobosan-pemkab-nganjuk-bisa-dicontoh-daerah-lain

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS