SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya resmi mengoperasikan Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) sebagai perangkat daerah mandiri mulai Januari 2026. Kebijakan ini menandai perubahan arah pembangunan kota menuju kebijakan berbasis riset dan inovasi.

Brida berdiri terpisah dari Bappedalitbang yang kini bertransformasi menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Dengan pemisahan tersebut, seluruh urusan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan inovasi daerah berada di bawah koordinasi Brida.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan, pembentukan Brida merupakan kebutuhan strategis untuk menjawab persoalan kota yang semakin kompleks.

“Mulai 2026, pembangunan tidak boleh lagi berbasis kebiasaan tahunan. Setiap kebijakan dan penggunaan APBD harus berangkat dari riset dan data,” kata Eri Cahyadi, Selasa (20/1/2026).

Salah satu kebijakan awal Brida adalah penggabungan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kebun Raya Mangrove ke dalam struktur Brida. Dengan langkah ini, kawasan Mangrove Gunung Anyar dan Wonorejo diarahkan menjadi pusat riset konservasi dan mitigasi perubahan iklim, tidak hanya sebagai destinasi wisata.

Kepala Brida Surabaya Agus Imam Sonhaji mengatakan, integrasi tersebut sesuai mandat ilmiah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). “Kebun Raya Mangrove kami dorong menjadi pusat studi karbon biru atau blue carbon sebagai bagian dari strategi menghadapi perubahan iklim,” ujar Agus.

Dia menambahkan, Surabaya diproyeksikan menjadi proyek percontohan nasional kota pesisir dalam pemanfaatan ekosistem mangrove untuk mitigasi krisis iklim.

Selain itu, Brida juga berfungsi sebagai penghubung antara perguruan tinggi, industri, dan masyarakat agar hasil riset dapat diterapkan secara nyata. Pola kolaborasi dikembangkan dari konsep Pentahelix menjadi Heptahelix dengan melibatkan komunitas dan pengguna sebagai bagian dari ekosistem inovasi.

Pemkot Surabaya menetapkan tiga target utama melalui Brida, yakni penyelesaian persoalan perkotaan melalui riset terapan, pengembangan Kebun Raya Mangrove sebagai living laboratory, serta pembangunan ekosistem riset terintegrasi agar hasil penelitian dapat dihilirisasi menjadi kebijakan dan produk ekonomi.

Brida Surabaya resmi terbentuk pada 2 Januari 2026. Wali Kota Eri Cahyadi menunjuk Agus Imam Sonhaji sebagai Kepala Brida Surabaya pertama dengan mandat mengoordinasikan seluruh kebijakan riset dan inovasi daerah. (gio/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS