oleh

Bimbel Politik

ilustrasi-sekolah-kaderOleh Set Wahedi*

JUMAT siang, seorang teman ngajak ngopi dengan kalimat renyah dan penuh lelucon. “Kau pun akan tertawa mendengar cerita yang kualami di Jakarta dalam satu minggu bulan kemarin,” katanya.

Ngopi memang kebiasaan kami, tapi cerita temanku yang akan membuatku tertawa menjadi alasan utama kami ngopi di sebuah kafe mewah di Surabaya pada minggu pertama Bulan Maret itu.

Mulanya cerita teman saya berkisar pada ‘undangan’ salah alamat. Seorang temannya, begitu dia mengawali cerita lucunya, membutuhkan ‘teman’ untuk ikut sekolah kader partai. “Mulanya saya menolak,” teman saya menjelaskan duduk persoalannya.

Tapi temannya yang sudah dua tahun aktif di partai itu, mengajukan permohonan yang tak bisa ditolak. Jadilah, dia menerima tawaran untuk ikut ‘kursus’ atau semacam bimbingan politik di Jakarta. “Tajuknya, Menggagas Peradaban dengan Politisi Muda,” suara teman saya mulai menahan gelembung. Tapi saya belum menangkap kelucuan dalam ceritanya.

“Lalu, di mana letak lucunya?” Saya ingin memotong. Tapi teman memberi isyarat pada saya untuk tidak memotongnya. Jadilah, kalimat pertanyaan saya menggantung di langit-langit mulut.

Selama seminggu di Jakarta, teman saya bertemu banyak politisi muda. Para politisi muda ini terdiri atas para mantan aktivis di bidangnya masing-masing, yang memilih berkecimpung di partai politik. Profesi mereka cukup beragam: anggota DPRD, staff Anggota DPR, staf menteri, pengurus partai, pengusaha dan lainnya, dan lainnya.

Alasan mereka berkecimpung di politik pun cukup beragam: ingin mengabdi pada rakyat, ingin turut serta berperan aktif terhadap perubahan bangsa ke arah yang lebih baik, dan lainnya dan lainnya.

Sampai teman saya menceritakan beberapa materi yang dilahapnya selama tiga hari bersama para politisi yang ‘tenar’, saya belum menemukan titik lucu yang dijanjikan. Menurut saya, cerita teman saya cerita biasa. Persoalan para politisi yang perlu digembleng dan diberi kiat-kiat berpolitik yang baik, itu wajar.

Sebagai orang baru, mereka kiranya perlu memahami dunia politik sesungguhnya. Kalau di kampus mereka hanya berkutat dengan teori, di lapangan mereka –mau tidak mau- harus memahami politik dengan segala perangkat kerasnya: partai, ketua partai, konstituen dan lainnya dan lainnya.

Sekadar kilas balik, peran dan fungsi politisi muda menghadirkan harapan bagi gerak laju bangsa Indonesia bukan barang baru. Dalam bukunya “Di Negeri Penjajah” (2008), Hary A. Poeze menggambarkan sepakterjang dan lika-liku kaum terpelajar Indonesia berjuang ‘kemerdekaan’ di negeri Belanda.

Yang menarik, gagasan mereka untuk mengaktifkan diri dalam dunia politik begitu bergairah. Dengan politik, mereka meyakini adanya perluasan gagasan dan hubungan guna memerdekakan Indonesia –waktu itu masih dikenal dengan Hindia. Dan yang paling penting dicatat, sejak awal abad 19 itu, gagasan kemerdekaan tidak timbul dari kekerasan dan perjuangan dengan senjata.

Kesadaran politik generasi awal kaum terdidik Indonesia dituangkan dalam koran-koran yang mereka terbitkan. Artinya, politik –seperti halnya seni- tidak ditentukan oleh diklat-diklat atau sekolah khusus. Politik akan lahir dan tumbuh-kembang seiring dengan kesadaran dan kadar intelektual serta gagasan manusia akan tatanan berbangsa dan bernegara yang lebih baik.

Kesadaran politik kaum muda untuk menjadikan Indonesia lebih baik dapat kita lihat pada berbagai rezim: dari rezim penjajahan sampai era reformasi. Dalam berbagai era itu, kaum terdidik Indonesia memiliki semangat-juang yang tinggi untuk memperjuangkan kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa.

Mereka tidak pernah gentar berhadapan dengan laras senapan. Bahkan di era Orde Baru, para pejuang kebebasan berpolitik dan kedaultan bangsa rela mengorbankan dirinya (baca: dihilangkan secara paksa).

Yang patut digaris bawahi, perjuangan mereka akan datangnya era kebebasan bukan sekadar untuk mereka. Mereka menginginkan pemerintah membuka hak-hak politik warga negara yang seluas-luasnya untuk semua kalangan.

Mereka menginginkan negara menempatkan kepentingan bersama di atas segala-galanya. Bukan untuk segelintir golongan saja. Dalam arti, keberlangsungan dan kesejahteraan bangsa dan negara bergantung pada kedaulatan rakyat dalam berperan aktif dalam politik. Tak heran, sejak awal perjuangan, mereka menggemakan politik yang melibatkan semua elemen bangsa.

Kembali pada cerita teman saya. Ternyata, kelucuan yang dijanjikan teman saya cukup ‘sublim’. Begini gampangannya. Oke, taruhlah, kursus politisi muda itu bertujuan untuk melahirkan para politisi yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang bisa dipertanggungjawabkan.

Dengan mereka diberi ‘asupan-gizi’ tentang bagaimana tatanan politik yang ideal, struktur pemerintahan yang baik, cara komunikasi yang bisa diterima oleh semua golongan, bertemu konstituen dan lain sebagainya dan lain sebagainya, para politisi muda ini diharapkan mampu menjadi generasi baru perpolitikan yang lebih baik. Dengan berbagai materi politik ini, para politisi muda ini mampu menjadi seorang pemimpin, negarawan yang baik.

“Tapi,” sejenak teman saya menyeduh kopinya. “Apakah benar letak kebobrokan dunia politik kita karena kita tidak memiliki para politisi yang andal?”

Satu pembukaan retorika yang mulai menyengat, batin saya. “Lalu ke mana para aktivis itu pergi?” lanjutnya, sambil mengangkat tangannya sebagai isyarat ‘ada sesuatu yang aneh dengan negeri ini’.

Kemudian dia menekankan, di sinilah letak lucunya. Kalau selama ini kita mengedepankan pendidikan politik terhadap rakyat, sekarang kita mulai mengubah arah dan frustasi. Sebagian para aktivis kita sekarang sibuk menyusun proposal untuk mendidik dan melatih para politisi.

“Padahal kualitas politisi di DPR, bergantung pada kecerdasan rakyat dalam memilih mereka. Oke, tidak ada salahnya melatih para politisi muda ini. Lalu bagaimana peran organisasi-organisasi kepemudaan kita selama ini? Bagaimana peran-peran kampus sebagai dunia candradimuka kaum intelektual?”

Setelah nyerocos panjang lebar, teman saya menyulut rokoknya. Dia mengela nafas berat. “Atau mungkin para aktivis itu, anak-anak muda itu sudah pada lelah untuk mendidik rakyat dengan organisasi? Mendidik penguasa dengan perlawanan? Sehingga mereka lebih bangga mendidik para penguasa untuk semakin lihai memperdayai rakyatnya?”

Sejenak saya teringat kata-kata Pramoedya Ananta Toer: didiklah rakyat dengan organisasi, dan didiklah penguasa dengan perlawanan. Tapi, sampai benar-benar cerita teman saya berakhir, saya tidak tertawa. Saya hanya tersenyum kecil membayangkan alumni-alumni bimbel politik itu berlaga di panggung politik.

*Set Wahedi, esais tinggal di Surabaya