Rabu
30 September 2026 | 12 : 21

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Bencana Aceh-Sumatera, Sonny PDIP Soroti Illegal Loging hingga Alih Fungsi Lahan

pdip-jatim-250326-sonny-td-2

JAKARTA – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Sonny T Danaparamita, mengatakan banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat bukan hanya disebabkan dari illegal loging, namun juga legal loging memiliki andil yang besar terhadap kerusakan alam.

“Bagi saya bukan hanya illegal loging, legal loging dan alih fungsi lahan punya saham terbesar atas kerusakan yang terjadi di Indonesia,” ujar Sonny dalam rapat kerja Komsi IV DPR di gedung Parlemen Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Menurut Sony, deforestasi 1,4 juta hektar tanah sepanjang tahun 2016- 2025 di provinsi Aceh sangat luar biasa dan ini menunjukkan tata kelola kehutanan masih tersesat dalam proses pembangunan yang berkelanjutan. “Pemanfaatan hutan tidak satu frekuensi dengan perlindungan alam,” ucapnya.

Sonny juga menegaskan, dalam peristiwa banjir kemarin terlihat banyak kayu gelondongan yang hanyut terbawa arus banjir. Ia menilai ribuan kayu dengan ukuran yang besar tersebut bukan disebabkan oleh pencuri kayu atau perambah hutan semata tapi lebih dari itu yakni korporasi besar.

“Dan ini sudah diamini tadi dalam paparan menteri bahwa ada banyak perusahaan-perusahaan yang nakal yang akan dicabut ijinnya ke depan,” jelas anggota Komisi IV DPR RI.

Sony juga menilai, apabila ijin perusahaan yang nakal tidak dicabut, maka presiden akan face to face atau berhadapan dengan rakyat.

“Ini nanti butuh klarifikasi, jangan sampai karena yang salah adalah Kementrian Kehutanan kemudian presiden yang kena,” terangnya.

Legislator asal Banyuwangi itu berharap para pelaku pelanggaran yang sudah terbukti  menjadi penyebab terjadinya kerusakan alam dilakukan tindakan tegas.

“Jadi, terhadap orang-orang yang melakukan tindakan kejahatan kayaknya sama sekali tidak takut dengan aparat penegak hukum, sama sekali tidak takut dengan Dirjen Gakum Kementrian, tidak takut dengan Negara,” tuturnya.

Mereka yang melakukan pelanggaran, tambah Sonny, memiliki anggapan bahwa ketika mereka tertangkap maka sangsi yang diberikan hanya berupa pencabutan ijin atau sangsi administrasi.”Atau saya tidak tahu, sedang ada apa permainan di balik itu,” tandasnya. (set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

EKSEKUTIF

Cegah Anak Mengamen, Pemkot Surabaya Siapkan Pelatihan Menjahit dan Usaha Gorengan

SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tidak hanya menghentikan aktivitas seorang anak yang diduga diajak ...
KABAR CABANG

PDI Perjuangan Banyuwangi Salurkan Ribuan Paket Bansos untuk Jukir, Kuli, hingga Asongan

BANYUWANGI – Ketua DPC PDI Perjuangan Banyuwangi, Ana Aniati, mengatakan PDI Perjuangan menyalurkan ribuan paket ...
KRONIK

Said Abdullah: Prabowo-Megawati Akan Bertemu Lagi, Diharapkan 17 Oktober

JAKARTA – Pertemuan lanjutan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri direncanakan ...
LEGISLATIF

Baktiono Minta Seleksi Direksi BUMD Surabaya Bebas Manuver Politik

SURABAYA – Proses seleksi calon Direksi lima Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Surabaya mendapat perhatian DPRD ...
KRONIK

Sinung Soroti Rencana Utang Rp45 Miliar dalam APBD Bondowoso 2027

BONDOWOSO – Wakil Ketua DPRD Bondowoso, Sinung Sudrajad, menyoroti rencana pemerintah daerah menarik utang Rp45 ...
EKSEKUTIF

Debit Sumber Air Menurun, 500 Warga Selorejo Kediri Dapat Bantuan Air Bersih

KEDIRI – Sekitar 500 warga Dusun Selorejo, Desa Surat, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, mengalami kesulitan ...