SIDOARJO – Keputusan politik berupa undang-undang atau peraturan daerah  yang dibuat oleh eksekutif bersama legislatif berdampak pada maju atau mundurnya suatu bangsa. 

Eksekutif dan legislatif dari PDI Perjuangan dilarang membuat keputusan politik semaunya sendiri. Ada skema dan tahapan yang mesti dilakukan untuk mengambil keputusan politik.  

“Keputusan politik dibuat harus ada dasarnya. Tidak boleh dilakukan semau sendiri. Legislatif dan eksekutif dari PDI Perjuangan dilarang membawa kepentingan pribadi untuk dijadikan sebagai keputusan politik,” Kata anggota DPR RI dari PDIP Rieke Diah Pitaloka, di Hotel Utami, Sidoarjo, Sabtu (7/9/2019). 

Dalam paparan materinya bertajuk politik legislasi, anggaran, dan pengawasan yang disampaikan kepada 343 anggota DPRD tingkat I dan II dari PDI Perjuangan se-Jatim pada acara itu, Rieke Diah Pitaloka menjelaskan bagaimana skema dan tahapan-tahapan pembangunan nasional yang menjadi acuan dari seluruh petugas partai di legislatif dan eksekutif. 

“Skema pembangunan nasional harus mengacu pada Pancasila. Pancasila itu sendiri hasil keputusan politik pendiri bangsa yang bersifat final. Pemerintah, eksekutif dan legislatif harus menjadi alat dari Pancasila untuk membuat kebijakan-kebijakan yang mencerdaskan kehidupan bangsa dan menyejahterakan rakyat, ” kata Rieke. 

Mengacu pada Pancasila sebagai haluan negara, lanjut Rieke, hal pertama yang harus dilakukan adalah melakukan riset ilmu pengetahuan dan tekhnologi. “Jadi, kebijakan politik yang akan dirumuskan harus berlandaskan keilmuan terkini. Bukan atas dasar keinginan pribadi-pribadi anggota dewan,” katanya.

Kedua, lanjut mantan pelakon Oneng dalam sinetron Bajai Bajuri ini, hasil riset diturunkan dalam tri pola pembangunan. Tri pola meliputi pola program, pola penjelasan sebagai detil dari pola program, dan pola anggaran. 

Ketiga, dari ketiga pola itu kemudian menghasilkan detil rumusan untuk digunakan anggota dewan dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk membuat keputusan dan langkah politik berupa politik legislasi, anggaran dan pengawasan. 

“Tujuan akhir dari keputusan politik yang dihasilkan melalui tahapan dan skema pembangunan nasional adalah trisakti,” jelas Rieke. 

Trisakti dimaksud adalah, satu, berdaulat di bidang politik. Dua, berdikari di bidang ekonomi. Dan, tiga, berkepribadian di bidang kebudayaan. 

Serangkaian skema dan tahapan pembangunan nasional yang berujung pada trisakti, jika dijalankan petugas partai di legislatif dan eksekutif adalah bentuk kemenangan PDIP.  

“Jadi, kemenangan sejati bagi PDI Perjuangan bukan seberapa banyak kader-kadernya menempati kursi legislatif dan eksekutif. Tetapi sejauh mana para petugas partai itu mampu membumikan Pancasila melalui kebijakan-kebijakan yang dihasilkan,” pungkasnya.

Selain Rieke, sesi Implementasi 3 Pilar Partai ini juga menghadirkan pemateri Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, mantan Wagub Bali IGN Alit Kesuma Kelakan, dan Bupati Ngawi Budi Sulistyono. (her)