TULUNGAGUNG – Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tulungagung menggelar press release tentang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor: 136/PUU-XXII/2024 di Aula Kantor DPC setempat, Selasa (19/11/2024).

Kepala BBHAR DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tulungagung, Agung Darmanto, mengatakan, MK baru saja memasukkan frasa “pejabat daerah” dan “anggota TNI/Polri ke dalam norma dalam Pasal 188 UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Guberur, Bupati dan Wali Kota.

“Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 136/PUU-XXII/2024 ini baru saja diputuskan pada hari Kamis, 14 Nopember 2024,” ujar Agung.

Menurut Agung, pada Pasal 188 UU No. 1 Tahun 2015, sebelumnya berbunyi “Setiap pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600,000,00 atau paling banyak Rp6.000.000.

Adapun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 136/PUU-XXII/2024 Pasal 188 UU Nomor 1 tahun 2015 selengkapnya berbunyi “Setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 atau paling banyak Rp6.000.000.

“Terhadap Putusan MK tersebut, BBHAR DPC PDI Perjuangan Tulungagung, sangat mengapresiasi atas putusan ini,” ungkapnya.

Hal itu disebabkan karena dapat memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap pemilihan yang demokratis yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Di sisi lain, putusan tesebut juga dapat memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat secara luas, bagaimana di setiap pesta demokrasi dapat berjalan dengan lancar pada setiap pemilihan umum, baik itu legislatif maupun eksekutif.

“Dengan putusan ini, lembaga pemerintahan, baik yang terlibat langsung dalam pemilihan umum maupun yang tidak, dapat menjalankan peran dan fungsinya masing-masing,” terangnya.

Sementara itu, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tulungagung, Sodik Purnomo, mengatakan, penyelenggaraan pemilu sesuai dengan azas luber jurdil itu bukan hanya tugas dari PDI Perjuangan saja, tapi tugas dari seluruh elemen masyarakat.

Demokrasi yang sudah berjalan, dan amanah Reformasi 1998 itu, seharusnya bisa semakin baik. Maka sebagai salah satu elemen masyarakat, PDI Perjuangan punya harapan besar dalam Pilkada Serentak 2024.

“Harapan kita, putusan MK ini dapat memberikan harapan baru untuk menjaga demokrasi agar bisa semakin baik,” ujar Sodik.

Dia menambahkan, hasil putusan MK itu tentu tidak hanya untuk PDI Perjuangan saja, tapi juga untuk seluruh elemen masyarakat agar dalam proses Pilkada Serentak 2024 ini rasa persatuan dan kesatuan bisa tetap terjaga dan kualitas demokrasi di Indonesia bisa semakin baik. (sin/set)