BATU – PDI Perjuangan telah membaiat dirinya sebagai rumah besar kaum kebangsaan. Karena itu, PDI Perjuangan menjunjung tinggi prinsip keberagaman dan toleransi sehingga seluruh kader diharamkan melakukan diskriminasi atas suku, agama, dan etnis.
Hal itu disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah, saat menjadi pemateri Pendidikan Kader Madya yang digelar Badiklatda DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, di Wisma Perjuangan, Oro-oro Ombo, Kota Batu, Minggu (4/12/2022).
Basarah mengatakan, keberagaman dan toleransi adalah warisan luhur bangsa Indonesia. Hal ini sebagai sebuah kekuatan yang mampu membawa bangsa Indonesia menuju pintu gerbang keemasan.
“Indonesia adalah bangsa yang sangat moderat, beragam dan menghargai perbedaan. Ketika menjadi seorang kader PDI Perjuangan maka wajib hukumnya kita menjadi seorang nasionalis untuk menjaga moderasi, keberagaman, dan perbedaan,” tegas Basarah.
Wakil Ketua MPR RI ini menekankan, untuk memahami Pancasila secara utuh, seorang kader Banteng harus mempelajarinya secara langsung dari penggalinya, yakni Bung Karno.
Dia mengungkapkan, sebelum era reformasi, pemikiran dan ajaran Bung Karno menjadi suatu hal yang tabu untuk diajarkan bahkan menjadi bahan perbincangan di tengah khalayak umum. Karena, sebutnya, Orde Baru melakukan upaya de-soekarnoisasi secara massif.
Bahkan, Bung Karno dituduh mendukung gerakan G30S/PKI pada tahun 1965, yang dinyatakan tertulis dalam TAP MPRS Nomor 33/1967.
Baca juga: Budiman: Penggalangan Massa PDI Perjuangan Harus Berorientasi kepada Kesejahteraan Rakyat
Menurutnya, itu sebuah ketetapan yang didasarkan kepada sebuah tuduhan yang tidak dapat dibuktikan hingga saat ini.
“Praktik de-soekarnoisasi yang telah dilakukan oleh orde baru berusaha untuk menghilangkan atau menghapus memori kolektif bangsa Indonesia terhadap jasa-jasa Bung Karno sebagai bapak bangsa,” bebernya.
“Setelah Bung Karno wafat, Orde Baru melakukan praktik de-soekarnoisasi termasuk melakukan distorsi dan manipulasi tentang sejarah pembentukan Pancasila,” lanjut Doktor Lulusan Universitas Diponegoro tersebut.
Upaya de-soekarnoisasi, sebut Basarah, adalah rangkaian dari upaya kekuatan asing untuk mengaburkan sejarah bangsa Indonesia. Untuk memutuskan benang merah sejarah terkait Pancasila yang berujung dengan pemutusan akar sejarah dengan para leluhur bangsa.
“Jalan satu-satunya adalah menjaga negara Pancasila agar utuh. Pegang teguh Pancasila ini sebagai dasar berbangsa dan bernegara, yang telah terbukti menjaga keberagaman dan persatuan bangsa Indonesia,” tutur Basarah.
Dia menambahkan, bangsa Indonesia sudah ditakdirkan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk hidup dalam keberagaman dan kemajemukan.
“Maka mari kita terima kemajemukan dan keberagaman ini, demi kejayaan dan keemasan bangsa Indonesia,” ajak Dosen Pascasarjana Universitas Islam Malang ini. (ace/pr)
BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS