oleh

Basarah: Kabar PDIP Akan Umumkan Ahok-Djarot sebagai Paslon, Tidak Benar

pdip-jatim-ahmad-basarahJAKARTA – Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah membantah soal kabar PDIP akan mengumumkan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat sebagai pasangan calon (paslon) gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta.

Bantahan tersebut dia sampaikan menyusul beredarnya kabar jika dirinya menyatakan pengumuman itu akan dilangsungkan di kantor DPP PDI Perjuangan, pada Minggu (21/8/2016) siang.

“Beredarnya pernyataan politik itu adalah berita bohong yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dilakukan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” kata Basarah, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (20/8/2016) malam.

Legislator DPR RI asal dapil 5 Jawa Timur itu menegaskan, wewenang untuk mengumumkan siapa pasangan calon yang akan maju pada Pilkada DKI sepenuhnya ada di tangan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

Sampai saat ini, kata Basarah, Megawati belum memberikan keputusan ataupun instruksi terkait Pilkada DKI 2017. Hal itu tidak terlepas dari upaya Megawati untuk menyerap aspirasi politik masyarakat serta dinamika politik yang berkembang.

Megawati, sebut Basarah, sangat memperhatikan harapan masyarakat Jakarta. Yakni untuk mendapatkan pemimpin yang dapat membawa kesejahteraan warganya, dengan senantiasa menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan warga DKI Jakarta,” jelasnya.

Terpisah, Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira berpendapat, Ahok terlalu percaya diri bakal mendapat dukungan dari PDIP.

Justru, kata Andreas, Ahok saat ini terlihat sebagai sosok yang haus kekuasaan. Sebab, tindakan-tindakan Ahok semakin memperlihatkan inkonsistennya demi mempertahankan posisinya di kursi Gubernur DKI.

“Ahok lebih melihat parpol hanya sebagai kuda tunggangannya untuk mencapai tujuan, untuk berkuasa di DKI. Cara berpikir Pak Ahok sangat pragmatis, semua cara bisa digunakan, yang penting adalah dia berkuasa,” terang Andreas.

Dia lantas mencontohkan cara Ahok memanfaatkan Teman Ahok. Mulanya Ahok menggunakan Teman Ahok untuk mengumpulkan dukungan dalam bentuk kartu tanda penduduk (KTP) agar bisa mencalonankan diri lewat jalur perseorangan.

Namun, KTP dukungan yang dikumpulkan Teman Ahok akhirnya mubazir. Sebab, Ahok akhirnya memutuskan maju melalui jalur partai politik.

Andreas juga menyoroti inkonsistensi Ahok yang berkali-kali ganti partai politik selama berkiprah sebagai politisi. Baik saat masih menjadi bupati di Belitung Timur, menjadi anggota DPR RI, hingga maju di pilkada DKI pada 2012 silam.

Andreas juga mempertanyakan klaim Ahok yang mengaku telah mendapat restu dari Megawati. Ahok bahkan mengklaim duetnya dengan Djarot untuk pilkada mendatang bakal disetujui Megawati.

Dia pun menuding Ahok sedang mengadu domba internal PDIP. Karenanya, Andreas menegaskan bahwa partainya akan berpikir ulang untuk mengusung Ahok karena tak mau jadi korban pragmatisme. (goek)