BOJONEGORO – Perubahan iklim yang melanda wilayah Kabupaten Bojonegoro baru-baru ini mulai memicu kekhawatiran terhadap peningkatan kasus penyakit menular.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro meminta Dinas Kesehatan setempat memperkuat sistem pencegahan dan integrasi data di seluruh fasilitas kesehatan.

​Wakil Ketua DPRD Bojonegoro, Bambang Sutriyono, menyatakan bahwa kondisi lingkungan saat ini menjadi sangat rentan terhadap munculnya penyakit seperti Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Tuberkulosis (TBC).

​”Perubahan iklim biasanya menjadikan lingkungan rentan terhadap munculnya penyakit menular. Tak hanya DBD dan TBC, tetapi juga penyakit menular lainnya,” ujar Bambang saat memberikan keterangan di Bojonegoro.

​Lonjakan Kasus TBC
​Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro sepanjang tahun 2025, angka kasus penyakit menular menunjukkan tren yang signifikan. Hingga Mei 2025 saja, tercatat ada 117 kasus DBD dengan dua kasus kematian.

​Sementara itu, kasus TBC tercatat jauh lebih tinggi. Hingga Oktober 2025, ditemukan sebanyak 2.366 kasus. Dari hasil skrining kesehatan terhadap 19.000 warga, ditemukan sekitar 2.800 orang berpotensi terjangkit penyakit tersebut setelah melalui proses Penyelidikan Epidemiologi (PE).

​”Itu yang terdeteksi selama Oktober 2025. Jika sampai akhir tahun, jumlahnya tentu bisa lebih banyak lagi. DBD dan TBC tetap menjadi beban penyakit menular utama kita,” kata Bambang yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Bojonegoro ini.

​Urgensi Integrasi Data
​Melihat kondisi tersebut, Bambang menekankan agar Dinas Kesehatan tidak hanya fokus pada tindakan kuratif, tetapi juga pada sistem pendataan yang solid.

Ia mendesak agar data di seluruh klinik, puskesmas, hingga rumah sakit, baik milik pemerintah maupun swasta, terintegrasi secara real-time.

​Menurutnya, keberhasilan penanganan kesehatan di Bojonegoro dapat diukur dari sejauh mana kasus-kasus tersebut dapat ditekan dan disembuhkan tanpa menimbulkan korban jiwa.

​”Semakin minim penyakit menular berarti kinerja Dinkes berhasil, apalagi jika tidak sampai menimbulkan kematian,” tuturnya.

​Langkah Antisipasi
​Memasuki tahun 2026, politisi senior ini meyakini jajaran kesehatan telah berupaya memutus mata rantai penularan melalui berbagai program, mulai dari edukasi Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) hingga pembagian bubuk abate.

​Namun, ia tetap mengingatkan agar intensitas kerja di lapangan tidak kendur guna memastikan kedua penyakit tersebut tidak meluas.

​”Dinkes perlu kerja keras untuk mencegah sekaligus mengantisipasi agar penyakit tidak menjalar,” pungkasnya.(dian/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS