SURABAYA – Rumah Perempuan Nelayan Indonesia bekerja sama dengan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Mahfud menggelar Rembuk Iklim Perempuan Nelayan Indonesia di Sentra Ikan Bulan, Jalan Sukolilo 7 no. 24 Kedung Cowek, Kecamatan Bulak, Surabaya, Sabtu (30/12/2023). Kegiatan yang mengusung tema “Ekonomi Sulit, Perempuan Menjerit,” itu dihadiri oleh sekira 300 perempuan nelayan perwakilan dari seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur.

Ketua Umum Rumah Perempuan Nelayan Indonesia, Rosinah, mengatakan bahwa dalam konteks isu perubahan iklim, perempuan menjadi pihak yang paling menderita. “Di mana perjuangan perempuan untuk tetap bangkit dari segala keterpurukan ekonomi dalam seluruh aspek kehidupan, baik Kesehatan perempuan dan anak, pendidikan anak, persoalan air bersih, sanitasi, pemukiman yang rusak, sampah yang menumpuk dan bau, alat tangkap rusak, perabotan rumah rusak, penghasilan ikan berkurang, dan lainnya,

Rosinah juga menjelaskan, limbah sampah yang dapat merusak ekosistem laut juga menimbulkan kecemasan dalam diri perempuan. Hilangnya ruang tangkap nelayan karena lumpur laut yang semakin naik, tentu mempengaruhi kondisi mental perempuan. Dan tak jarang mereka banyak yang terjebak rentenir

“Ini sangat berpengaruh pada perempuan. Perempuan bingung apa yang harus dia lakukan? Kondisi inilah yang menuntut perempuan untuk lebih kreatif dan inovatif, bagaimana meja makan tetap tersedia nasi dan lauk,” jelasnya.

“Sementara perempuan juga bertanggung jawab bagaimana anak-anak bisa sekolah dan tetap terjaga kesehatannya. Ini tentunya menjadi beban ganda bagi perempuan,” imbuhnya.

Rosinah yang juga Wakabid Penanggulangan Bencana, Kesehatan, Perempuan dan Anak DPC PDI Perjuangan Sumenep menjelaskan, lemahnya perlindungan pada perempuan pesisir berdampak pada lemahnya akses terhadap program pemberdayaan, seperti akses permodalan, kartu asuransi.

“Perempuan juga belum mendapatkan bantuan penguatan UMKM, bagaimana mereka mendapatkan pengetahuan tentang pengolahan ikan, pengetahuan manajemen usaha, dan secara politik tidak dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan,” tuturnya.

Sementara itu, Deputi Inklusi TPN Ganjar-Mahfud, Jaleswari Pramodhawardhani, mengatakan bahwa salah satu pokok persoalan yang menjadi perhatian serius adalah mengembangkan UMKM dan koperasi untuk nelayan dan petani.

“Program mudah usaha untuk UMKM dan koperasi serta program petani bangga bertani, di laut kita jaya dan nelayan hidup sejahteramerupakan jawaban atas persoalan nelayan dan petani,” ujarnya.

Menurutnya, program Ganjar-Mahfud sesuai dengan kebutuhan masyarakat. “Program mereka bukan janji kosong belaka. Program ini sangat realistik dan tentu saja program ini disambut baik oleh masyakat,” tandasnya. (set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS