JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menyatakan arah politik PDI Perjuangan di pemerintahan baru Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sepenuhnya jadi kewenangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Meski demikian, Megawati akan mendapat masukan dari jajaran DPP dan juga tokoh lain sebelum menentukan menjadi oposisi atau bergabung dalam koalisi pemerintah.

“Kewenangan tentang arah politik PDI Perjuangan ditentukan oleh Ibu Ketua Umum. Dan beliau tentu saja akan mendapatkan masukan dari jajaran DPP partai dan lintas tokoh,” kata Said Abdullah di Jakarta, Jumat (26/4/2024).

Menurutnya, PDI Perjuangan saat ini memiliki dua agenda untuk meningkatkan elektoral jelang pilkada serentak. “Dalam hemat saya, ada dua agenda internal dan eksternal untuk meningkatkan kualitas demokrasi elektoral yang harus ditempuh oleh PDI Perjuangan ke depan,” ujar dia.

Terkait agenda internal, jelas Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur tersebut, agenda itu adalah program peningkatan kualitas kader PDI Perjuangan di semua tingkatan lewat kaderisasi berjenjang, memantapkan konsolidasi ideologi, organisasi, program, sumber daya, dan kader.

“Agenda eksternal lebih banyak lagi langkah-langkah yang diperlukan, antara lain mengevaluasi total atas pelaksanaan pemilu legislatif dan eksekutif, khususnya atas pelaksanaan Pemilu 2024 sebagai titik pijak perubahan atas pemilu 2029,” ucap Said.

Sebelumnya, DPP PDI Perjuangan menggelar rapat koordinasi nasional mengenai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Rapat tersebut juga turut membahas persiapan pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Munas) IV.

Rapat koordinasi ini dipimpin langsung Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Rakernas ini, lanjut Hasto, sebagai momentum yang sangat penting untuk melakukan evaluasi dan merumuskan sikap politik PDI Perjuangan dalam pemerintahan ke depan. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS