Ibu-ibu di Balongbendo keluhkan tidak adanya SMA dan SMK Negeri.

SIDOARJO – Wakil Ketua DPD Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Jawa Timur, Anton Hutomo Sugiarto menyalurkan beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) jalur aspirasi anggota DPR RI Guruh Sukarno Putra di sejumlah kecamatan di Kabupaten Sidoarjo bagian barat.

Bersama sejumlah relawan Bala Guruh Sukarno Putra (Bagus), dosen muda di salah satu perguruan tinggi di Surabaya itu menggelar sosialisasi teknis pencairan beasiswa di sejumlah kecamatan selama sepekan belakangan ini seperti ia sampaikan pada Selasa (1/8/2023).

Ratusan dokumen keabsahan beasiswa diserahkan kepada wali murid, guru, dan pelajar dari tingkat SD, SMP, SMA serta SMK di sejumlah desa di Kecamatan Tarik, Balongbendo dan Krian.

Dalam beberapa kali sosialisasi, Anton Hutomo menyampaikan pesan dari Guruh Sukarno Putra yang telah mewujudkan pengajuan beasiswa para wali murid.

“Alhamdulillah, pengajuan beasiswa dari bapak dan ibu sekalian kepada Bapak Guruh Sukarno Putra melalui kami beberapa waktu lalu, kini realisasi. Beliau (Guruh) berpesan, agar beasiswa hanya untuk membiayai pendidikan anak,” katanya.       

Sebab, lanjut Anton, PIP sebagai program pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, dimaksudkan khususnya untuk mencegah pelajar putus bersekolah. Agar proses pendidikan bisa ditempuh oleh anak-anak rakyat seperti cita-cita bapak dari Guruh Sukarno Putra, Bung Karno dan para pendiri bangsa.

“Bapak Guruh di pusat (Jakarta), termasuk kami di daerah sebagai bagian dari PDI Perjuangan, terus memperjuangkan agar beasiswa PIP ini tetap ada pada tahun-tahun mendatang,” katanya.

Aset “Nganggur” Pemprov

Dalam sesi dialog saat sosialisasi di Kecamatan Balongbendo, sejumlah ibu-ibu wali murid menyampaikan keluhannya kepada Anton Hutomo. Khususnya perihal tidak adanya sekolah tingkat atas atau kejuruan seperti disampaikan wali siswa mengaku bernama Wati.

“Di Balongbendo tidak ada SMA dan SMK Negeri, mas. Bukan meremehkan swasta ya, tapi sejak SD dan sekarang (SMP), anak saya sekolah negeri. Biar klop sekalian nanti melanjutkan di sekolah negeri, ini mohon perhatiannya,” kata Wati diamini ibu-ibu lainnya.

Sementara itu, Anton Hutomo yang memang berkecimpung di bidang pendidikan, mengaku telah memetakan potensi pendidikan khususnya di Sidoarjo bagian barat. Kondisi sosial masyarakat termasuk fanatisme menuntut ilmu di sekolah negeri seperti halnya disampaikan Wati, tak luput dari pengamatannya.

“Memang ada kebutuhan mendesak untuk pendirian SMA atau SMK Negeri di Balongbendo. Perumahan-perumahan mulai tumbuh di sini, nantinya akan menambah jumah penduduk termasuk siswa. Pemerintah provinsi atau kabupaten bisa mendirikan sekolah di Balongbendo,” katanya.

Kepala Biro BSPN Jatim ini menambahkan, ia juga melihat aset milik Pemprov Jatim di Balongbendo yang tidak dimaksimalkan. Aset berupa tanah dan bangunan, warga mengenalnya sebagai wisma Pramuka. Aset ini dalam naungan Unit Pelaksana Teknis, Dinas Tenaga Kerja Jatim.

“Ini semestinya bisa menjadi solusi untuk sekolah negeri di Balongbendo, SMA atau SMKN, untuk melengkapi sekolah-sekolah swasta yang ada. Kami akan buka komunikasi dengan Pemprov dan Pemkab,” kata Anton. (yols/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS