KEDIRI – Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur Wara Sundari Renny Pramana mengapresiasi kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri dalam penanganan kasus stunting.

Hal ini dia sampaikan saat menggelar kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat (Reses) 2022 , di Balai Desa Blaru, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Minggu (16/10/2022).

“Saya akan keliling dengan pendamping PKH (program keluarga harapan) di seluruh Kabupaten Kediri di tahun 2023 agar stunting terus turun menjadi 1 digit,” kata Renny Pramana.

Legislator PDI Perjuangan yang membidangi kesejahteraan rakyat ini ingin para ibu rumah tangga serta pendamping PKH intens membantu Pemerintah Kabupaten Kediri untuk mengurangi kasus stunting.

“Cegah dan tangani stunting. Maka di kesempatan yang baik ini, kebetulan saya di komisi E salah satu mitra kerja Dinas Sosial. Saya ditugaskan untuk bersama sama teman-teman pendamping PKH bagaimana stunting bisa turun 1 digit,” tuturnya.

“Pada awal dulu kan 20 sekian persen. Ini saya sudah dengar sudah turun menjadi sekitar 14 persen. Mudah-mudahan tahun depan bisa turun menjadi 1 digit. Sehingga semakin hari kasus stunting di Kabupaten Kediri menjadi zero stunting,” pungkas legislator yang juga Bendahara DPD PDI Perjuangan Jatim tersebut.

Apa yang dikatakan Renny dibenarkan oleh Camat Badas Prasetyo Iswahyudi. Menurutnya, penderita stunting pada bulan timbang kemarin, ada penurunan menjadi di kisaran 11 persen.

“Ini tetap kita genjot melalui kegiatan-kegiatan di pemerintah desa, dengan mengoptimalkan program Srikandi Biru, kader pendamping keluarga, maupun melalui anggaran-anggaran di pemerintah desa,” jelas Prasetyo.

Penderita stunting di wilayah Kecamatan Badas, sebutnya, lebih dominan dikarenakan pola pengasuhan dari orangtua. “Kita juga mencegah adanya ibu hamil dalam kondisi kesehatannya kurang memenuhi syarat. Nanti kita tingkatkan melalui Srikandi Biru itu,” katanya.

Srikandi Biru merupakan kader yang dibentuk istri Bupati Kediri selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kediri. Srikandi Biru ini ada di setiap kecamatan dan desa.

Teknisnya, para kader ini berkoordinasi lintas sektor, baik Dinas Kesehatan maupun Dinas Pendidikan dengan tujuan untuk mencegah sekaligus terlibat dalam penanganan stunting.

“Termasuk kolaborasi lintas sektor, baik dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan serta dari KUA. Kita semua terlibat menjadi satu kesatuan,” ujarnya. (putera/pr)