SEMARANG – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengingatkan anggota DPRD Partai tidak membuat peraturan daerah (perda) yang akan menghambat investasi. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma’ruf Amin.

“Bagaimana mereka menjadi pemimpin yang melayani, pemimpin yang menggunakan kekuasaan dengan penuh tanggung jawab tidak menciptakan perda-perda justru menghambat baik iklim investasi,” ujar Hasto, di acara Bimbingan Teknis anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota, di Semarang, Selasa (19/11/2019).

Menurut Hasto, pihaknya bergerak cepat menyiapkan dan memberikan dukungan terhadap kebijakan Presiden Jokowi yang ingin ada perampingan aturan. Tujuannya agar menarik investasi di daerah dan pembangunan sumber daya manusia.

Baca juga: Anggota Fraksi PDI Perjuangan Wajib Hindari Perilaku Koruptif

“Tidak hanya berkonsentrasi pada pembuatan aturan yang tidak memberikan manfaat dalam kepentingan rakyat banyak. Karena itulah dalam Bimtek ini seluruh rancangan perda harus ditujukan untuk membangun wilayah agar berkemajuan, SDM-nya semakin maju dan kemudian membangun kerjasama dengan dunia usaha sehingga tercipta iklim investasi yang baik,” jelas Hasto.

Dalam Bimtek ini, dihadirkan sejumlah narasumber dari internal PDIP untuk memberikan pengarahan. Misalnya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang akan memberikan pembekalan terkait kebijakan anggaran daerah karena pengalamannya sebagai Gubernur DKI Jakarta.

“Pak Ahok dalam kebijakan anggaran mengingat Pak Ahok itu detil, Pak Ahok itu mampu menggunakan APBD dengan efektif, dan untuk itu sengaja beliau kami hadirkan,” sebut Hasto.

“Selain Pak Basuki, ada Pak Djarot Saiful Hidayat, Pak Yasona Laoly, Pak Ari Batubara, dan Pak Abdullah Azwar Anas. Semuanya akan memberikan pembekalan,” lanjut dia

Sementara Djarot akan memberi pembekalan soal ideologi Pancasila yang dibumikan dalam kebijakan.

Sedang Anas yang merupakan Bupati Banyuwangi, akan memberikan perspektif yang lebih luas tentang politik dengan manajemen modern dan birokrasi menjangkau ke pelosok desa melayani orang miskin.

Harapannya, seluruh kegiatan bimbingan teknis akan menjadi bagian dari dukungan partai terhadap pemerintahan Jokowi-KH Ma’ruf Amin. Khususnya dalam konteks pembenahan regulasi dan perbaikan kinerja birokrasi demi meningkatkan investasi serta pertumbuhan ekonomi di tiap daerah. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS