SURABAYA – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Surabaya Anas Karno mengusulkan agar 37 ribu pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kota Surabaya yang terkena dampak perpanjangan PPKM dapat Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM).

“Kami minta Pemkot Surabaya memberikan data valid pelaku UMKM yang diusulkan melalui Banpres BPUM. Jadi nanti kami bantu mengawal usulan itu,” kata Anas Karno di Surabaya, Selasa (10/8/2021).

Menurut Wakil Ketua Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Surabaya ini, harus ada intervensi kebijakan dari pemerintah terhadap 37 pelaku UMKM yang terkena dampak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 yang diperpanjang lagi hingga 16 Agustus 2021.

Selain itu, Anas juga mendorong agar BUMD Pemkot Surabaya bisa memberikan pendampingan dan stimulus bagi pelaku UMKM yang ada di Kota Surabaya, sehingga bisa menjadi percontohan bagi wilayah lain dalam upaya pemulihan ekonomi.

“Seperti Badan Perkreditan Rakyat (BPR) Surya Artha Utama bisa memberikan bantuan akses permodalan bagi UMKM maupun program-program lainnya,” ujarnya.

Anas mengatakan pemberian bantuan dan permodalan menurutnya akan sia-sia jika tanpa disertai pendampingan secara serius.

Selain itu, pihaknya minta pemkot mempercepat vaksinasi kepada pelaku UMUM, khususnya di Sentra Wisata Kuliner (SWK).

“Ini penting guna mempercepat herd immunity (kekebalan kelompok) di Surabaya,” tegas Wakil Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya ini.

Pihaknya mendukung upaya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya yang telah mengusulkan 37 ribu pelaku UMKM mendapatkan bantuan uang tunai senilai Rp 1,2 juta untuk satu UMKM binaan Pemkot Surabaya.

Menurut Anas, ini adalah langkah yang bagus, sebagai upaya untuk membantu para pelaku UMKM pada masa pandemi Covid-19 ini.

“Sebetulnya ini bagus kalau pihak Dinas Koperasi bisa mengetahui siapa saja UMKM yang sudah bisa mencairkan bansos tersebut,” katanya. (nia/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS