NGANJUK – Pemerintah Kabupaten Nganjuk terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perkoperasian.

Hal itu menjadi tujuan acara workshop dengan tema Peningkatan sumber daya manusia (SDM) Pengelola Koperasi dan Usaha Mikro Menuju Profesionalisme yang digelar di digelar di Gor Bung Karno, Rabu (28/6/2023).

Acara diikuti puluhan pegiat koperasi se-kabupaten menghadirkan sejumlah narasumber berkompeten di bidangnya. Diantaranya Ketua Umum Dekopin, Dr Sri Untari Bisowarno dan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur, Dr Andromeda Qomariah.

Workshop juga diselingi penyerahan award oleh Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi kepada sejumlah koperasi untuk beberapa kategori. Seperti  kategori koperasi wanita, kategori koperasi KPRI atas penilaian kesehatan dari koperasi simpan pinjam (KSP) dan usaha simpan pinjam (USP).

Dalam sambutannya Bupati Marhaen Djumadi menyampaikan,  sebagai seorang pemimpin haruslah  memberikan yang terbaik bagi masyarakatnya. “Salah satunya di bidang koperasi,” katanya.

Bupati Marhaen melanjutkan, workshop menghadirkan narasumber kompeten di bidang perkoperasian untuk memotivasi peserta agar lebih profesional dalam mengelola koprerasinya.

“Pangkal dan ujung dari pengelolaan koperasi adalah kesejahteraan bersama, pengurus dan anggota. Tetapi saat ini masih ada oknum-oknum yang melakukan kegiatan rente (bunga tinggi) dalam perkoperasian,” kata Bupati Marhaen.

Kegiatan rente, lanjut bupati yang juga Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim ini, justru bertentangan dengan semangat koperasi yang bertujuan mensejahterakan anggota. “Bukan malah menyengsarakan anggota,” katanya.

Sementara Sri Untari  dalam pemaparannya menyampaikan, hal terpenting dalam pengelolaan koperasi adalah sumber daya manusianya, pengurus maupun anggota.

“Karena sumber daya manusia merupakan aset paling utama. Apabila aset SDM kuat, maka koperasi tersebut akan lebih maju kedepannya,” kata Sri Untari.

Ia berharap, dinas terkait untuk terus memberikan pelatihan setiap anggota koperasi. Guna mendapatkan pendidikan tentang perkoperasian beserta sistemnya.

“Kalau para anggota koperasi sudah mendapatkan pendidikan perkoperasian, anggota bisa ikut memantau manajemennya. Dibera digitalisasi saat ini, koperasi juga harus bisa beradaptasi,” pungkasnya. (eng/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS