Selasa
10 November 2026 | 5 : 07

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Di Surabaya, Hypermarket pun Bakal Dilarang Jual Mihol

botol miras

botol mirasSURABAYA – Bagi penggemar minuman beralkohol (mihol) di Kota Pahlawan, bakal tidak bisa membeli lagi di minimarket maupun hyermarket. Pasalnya, peraturan daerah (perda) yang disiapkan panitia khusus (pansus) DPRD Surabaya terkait mihol, di antaranya mengatur penjualan mihol hanya di bar, restoran, dan hotel.

Anggota pansus mihol, Erwin Tjahyuadi mengatakan, sesuai Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, hanya minimarket yang ‘diharamkan’ menjual mihol. Khususnya yang berkadar di bawah 5 persen, termasuk bir.

Namun, sesuai pembahasan pansus dewan melibatkan Bagian Hukum Pemerintah Kota Surabaya, ungkap Erwin, larangan menjual mihol juga diberlakukan di swalayan besar, seperti supermarket dan hypermarket.

“Supermarket dan hypermarket kami minta disamakan dengan minimarket, tidak boleh menjual miras (minuman keras),” kata Erwin Tjahyuadi, Senin (19/10/2015).

Menurut anggota Komisi B DPRD Surabaya itu, apa yang diatur di perda mihol bukan melarang penjualannya, tapi terkait pengendalian dan pengawasan. Sebab, jelas dia, kalau mihol masih boleh dijual di supermarket dan hypermarket, maka anak-anak masih bisa membeli dengan bebas di swalayan besar itu.

“Tentu anak-anak bisa membeli, membawanya pulang, dan bisa dioplos lagi. Makanya kami minta dihapus. Tentunya untuk hotel, restoran dan bar silakan, karena diminum di tempat dan tidak dibawa pulang,” ujar legislator asal PDI Perjuangan itu.

Pun soal kadar mihol yang tidak boleh dijual di swalayan, lanjut Erwin, berlaku untuk semua kategori. Baik kategori A (kadar di bawah 5 persen), B (di atas 5 dan di bawah 20 persen), serta C (di atas 20 dan di bawah 55 persen).

Rancangan Perda Mihol ini sempat ditolak Gubernur Jawa Timur, sehingga dewan dan pemkot membahasnya lagi. Pembahasan revisi raperda itu dilakukan pansus yang dipimpin Edi Rachmat, Sekretaris Komisi B DPRD Surabaya.

Semangat perda adalah mengatur dan mengawasi penjualan mihol. Selama ini, banyak anak-anak di bawah umur yang membeli minuman beralkohol, dan tidak dilarang pihak minimarket. (goek/*)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Wahyu DPRD Jember Minta Insentif Guru Ngaji dan Marbot Cair sebelum Ramadan

JEMBER – Komisi D DPRD Jember meminta pemerintah kabupaten (pemkab) memastikan pencairan insentif guru ngaji dan ...
LEGISLATIF

Komunitas Disabilitas Kabupaten Pasuruan Mengadu ke DPRD, Butuh Modal untuk Buka Usaha

KABUPATEN PASURUAN – Komunitas penyandang disabilitas mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Pasuruan, Senin (9/11/2026). ...
LEGISLATIF

Doding Rahmadi: Setiap Aspirasi Warga Adalah Amanah yang Harus Diperjuangkan

TRENGGALEK – Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek, Doding Rahmadi, menegaskan setiap aspirasi masyarakat merupakan ...
KRONIK

Bupati Fauzi Luncurkan Aplikasi ASN Sehati, Dorong Budaya Kerja Sehat dan Pelayanan Optimal

SUMENEP – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep meluncurkan aplikasi ASN Sehati. Langkah strategis yang diinisiasi ...
KRONIK

Tanamkan Budaya Olah Sampah Sejak Dini, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Lamongan Edukasi Pelajar SD Bikin Teba Organik

LAMONGAN – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Lamongan menginisiasi pembuatan Teba serta memberikan edukasi ...
KRONIK

Pagelaran Campursari di Tuban, dari Pelestarian Budaya Hingga Pemacu Pendapatan UMKM

TUBAN — Lantunan kendang berpadu dengan petikan gitar dan tembang Jawa menghangatkan malam Minggu warga Desa ...