SURABAYA – DPRD Surabaya bakal memanggil Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) dan Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya.
Pemanggilan ini dilakukan terkait maraknya kasus kekerasan pada anak di Kota Pahlawan akhir-akhir ini.
Ketua Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khotimah mengatakan, sangat menyayangkan kasus kekerasan anak masih kerap terjadi di Kota Pahlawan dalam kurun waktu satu bulan terakhir.
Menurutnya, ini bertolak belakang dengan upaya Kota Surabaya untuk menyandang predikat Kota Layak Anak Dunia.
Seperti yang diketahui, pada Selasa (7/3/2023), telah terjadi pengeroyokan terhadap seorang siswa sebuah SMPN di Surabaya. Akibatnya, siswa tersebut mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit karena patah tulang tangan sebelah kiri setelah dikeroyok belasan pelajar SMP dan SMA.
Sepekan sebelumnya juga terjadi kekerasan pada anak di Rumah Aman milik Pemkot Surabaya. Diduga pelakunya adalah petugas Linmas yang berjaga di rumah tersebut.
“Tentu saya sangat menyayangkan kejadian ini terjadi. Apalagi dalam sebulan terakhir ini banyak kasus kekerasan pada anak. Mulai dari pelecehan seksual hingga kekerasan yang berakibat sangat fatal. Bahkan kekerasan ada yang terjadi di lingkungan pendidikan,” kata Khusnul kepada wartawan di Surabaya, Rabu (8/3/2023).
Menurut Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya ini, Komisi D DPRD akan memanggil untuk rapat koordinasi dengan DP3APPKB dan Dispendik, terkait kekerasan pada anak yang akhir-akhir ini terjadi secara berturut-turut.
“Kita bersyukur karena masyarakat saat ini sudah berani angkat bicara mengenai apa yang terjadi. Jadi Pemkot Surabaya harus tanggap. Jangan sampai kejadian seperti ini terus terulang. Kondisi ini tentu mengganggu persiapan Surabaya untuk menjadi Kota Layak Anak Dunia,” tuturnya.
Dia juga minta untuk meningkatkan peran SAS (Sekolah Arek Suroboyo) yang telah dilaunching Wali Kota Eri Cahyadi pada November 2022 lalu.
SAS merupakan sekolah yang warganya memiliki komitmen meningkatkan mutu pendidikan, melalui upaya menciptakan ekosistem lingkungan sekolah aman, rekreatif, edukatif, dan kegotong-royongan yang berbasis potensi keunggulan sekolah. Program pemkot ini sebagai upaya penguatan karakter siswa.
“Kita tidak ingin kekerasan pada anak ini terus terulang. Sampai kapan ini akan terus terjadi? Makanya kami akan panggil DP3APPKB membahasnya bersama. Dimana letak permasalahannya dan dicarikan solusi,” tutup Khusnus. (dhani/pr)
BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS