SURABAYA – Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya Anas Karno mengatakan, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Pahlawan perlu upaya akselerasi.

Dia menyebutkan, percepatan ekonomi kerakyatan di Surabaya harus melibatkan peran swasta. Tidak hanya selalu menggantungkan pada peran Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

“Ini yang dibutuhkan oleh UMKM. Yaitu kolaborasi antara pemerintah dan swasta untuk menjadikan UMKM naik kelas. Harus ada dukungan swasta di samping dukungan Pemkot,” kata Anas Karno di Surabaya, Minggu (19/2/2023).

Legislator yang juga Wakil Sekretaris DPC PDI Perjuangan Surabaya ini mensupport ekonomi kerakyatan agar makin bergerak cepat.

Dia meninjau pelatihan UMKM yang digelar kelompok UMKM Kelurahan Semolowaru. Pelatihan digelar di Kelurahan Semolowaru atas kerjasama dengan perusahaan produsen bahan makanan.

Hadir pula perwakilan BPR Surya Artha Utama (SAU), lembaga perbankan penyedia pinjaman permodalan UMKM milik Pemkot Surabaya.

Anas mengapresiasi kolaborasi yang dijalin perusahaan swasta dengan kelompok UMKM. Sebanyak 35 UMKM ikut ambil bagian dalam pelatihan tersebut.

Dia menambahkan, Pemkot di bawah kepemimpinan Wali Kota Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Armuji, saat ini tengah serius menggerakkan pemberdayaan UMKM pasca pandemi. Keberpihakan anggaran sebesar 40 persen dari total belanja barang dan jasa Kota Surabaya.

“Hal itu tidak cukup, jika tidak ada semangat gotong royong dari pihak swasta dalam peningkatan kemampuan UMKM. Selain itu, yang utama adalah semangat pelaku UMKM untuk mau maju. Kedua faktor itu harus didukung,” ujarnya.

Pogram pendampingan dan pelatihan terhadap UMKM, imbuhnya, juga harus intensif dilakukan. Supaya UMKM memiliki bekal yang cukup ketika menggeluti bisnis. (nia/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS