NGAWI – Angka pernikahan usia dini di Kabupaten Ngawi menjadi perhatian serius Ketua DPRD Heru Kusnindar. Hal itu seperti yang disampaikannya saat menjadi salah satu pembicara pada dialog kebijakan publik untuk memerangi pernikahan usia anak, di Gedung DPRD Kabupaten Ngawi.

Diskusi kebijakan publik tersebut, diinisiasi organisasi nirlaba Equalita bekerjasama dengan Irish Aid Rialtas na hEirean Government of Ireland. Diskusi lintas negara itu juga berkolaborasi dengan DPRD, dan Pemkab Ngawi.

Diskusi yang mengusung tema Pendekatan Kolaboratif dalam Mengatasi Praktik Pernikahan Anak, menghadirkan sejumlah tokoh narasumber yang berkompeten dibidangnya. Selain Heru Kusnindar, pembicara pada dialog itu, adalah Wakil Duta Besar Irlandia Odhran McMahon, Kepala DP3AKB Ngawi, dan lainnya.

Topik bahasan yang menarik, soal angka pernikahan usia anak di Kabupaten Ngawi yang naik jadi perhatian muda-mudi. Sejumlah elemen masyarakat dari unsur kepemudaan turut hadir menjadi peserta. Katakanlah perwakilan mahasiswa di Ngawi, Forum Anak, hingga tokoh agama.

Heru Kusnindar dalam keterangannya menyatakan, tujuan dari dialog publik tersebut untuk melahirkan strategi demi mengurangi angka pernikahan anak di Kabupaten Ngawi. Terlebih dari catatan Pengadilan Agama Ngawi, dari sekian pengajuan dispensasi nikah usia anak, kebanyakan permohonan dipicu faktor meried by accident (MBA).

“Diskusi ini guna melahirkan strategi-strategi untuk mengurangi angka pernikahan usia anak (di bawah 19 tahun) di Kabupaten Ngawi,” katanya kepada pdiperjuangan-jatim.com, pada Kamis (25/1/2023).

Legislator Banteng tersebut berujar, catatan permohonan dispensasi nikah dari PA sepanjang tahun 2022, harus disikapi dengan serius. Pasalnya, kata Heru Kusnindar, mengandung di usia dini cukup berisiko baik bagi ibu ataupun bagi bayinya.

Di samping itu, angka permohonan nikah usia anak di Kabupaten Ngawi juga akibat putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan di jenjang berikutnya.

Pernikahan usia anak tidak hanya mengancam kesehatan. Pasangan dibawah umur, secara fisik, psikologis, ataupun material sejatinya belum siap untuk mengarungi biduk rumah tangga.

“Permasalahan ini harus diselesaikan hingga ke akar masalahnya. Kami berharap masyarakat dan organisasi nirlaba turut serta mengedukasi bahaya pernikahan usia anak. Pun demikian dengan anggota dewan ketika melaksanakan reses atau sosialisasi,” papar Heru Kusnindar.

Sementara itu, Rianda Safitri salah satu peserta dialog dari unsur mahasiswa menyatakan, kegiatan dialog tentang pencegahan pernikahan usia anak penting untuk dilakukan. Dirinya juga mendorong Pemkab Ngawi untuk terus berupaya menekan angka pernikahan usia anak.

“Menurut saya, acara dialog seperti itu cukup penting. Pemerintah juga harus membangun kerjasama kolaborasi atas sektor agar kasus pernikahan usia anak berkurang, dan masa depan anak terselamatkan,” ujar salah satu peserta dialog. (amd/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS