SURABAYA – Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur Daniel Rohi menyoroti fungsi pengawasan palam roses distribusi pupuk subsidi oleh dinas pertanian. Sebab, kata Daniel. hampir setiap tahun selalu terjadi kelangkaan pupuk.

Padahal, sebutnya, pupuk menjadi salah satu kebutuhan pokok dalam sektor pertanian untuk meningkatkan produktivitas hasil tani. Oleh sebab itu, dia mempertanyakan keseriusan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur dalam proses pengawasan terhadap distribusi pupuk bersubsidi.

“Tidak ada upaya serius dari Dinas Pertanian Pemprov Jatim untuk membenahi. Pemerintah harus membuat perencanaan yang baik dan dieksekusi dengan baik serta harus ada pengawasan yang maksimal. Saya minta dinas pertanian supaya serius untuk mengawal persoalan pupuk ini di lapangan,” tandas Daniel Rohi di Surabaya, Senin (16/1/2023).

Dia mengatakan, distribusi seharusnya dilakukan melalui pengawasan ketat. Sehingga dapat meminimalisir risiko dan peluang bagi distributor yang mencoba untuk menimbun pupuk.

Legislator yang juga Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim ini minta agar dinas pertanian bisa lebih fokus dalam melakukan pengawasan supaya petani bisa terjamin akan mendapatkan distribusi pupuk, apalagi ketika mendekati waktu tanam.

“Harus diawasi secara ketat oleh satgas pupuk, supaya distribusi pupuk bisa tepat sasaran ke para petani yang membutuhkan. Agar petani ketika membutuhkan pupuk barangnya ada,” jelasnya.

Bahkan, semisal diperlukan dia minta Pemprov Jatim segera berkomunikasi dengan pemerintah pusat untuk bisa mengalokasikan tambahan pasokan pupuk.

Namun, sebelum hal itu dilakukan dia mengingatkan pentingnya perbaikan data terkait kebutuhan pupuk bersubsidi di Jatim harus segera dibenahi.

Perbaikan data tersebut, menurutnya, mudah dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk pengajuan kebutuhan pupuk bersubsidi di wilayah masing-masing.

”Oleh karena itu pemerintah provinsi harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat memperbaiki data dan memberikan alokasi pupuk sesuai kebutuhan terbaru,” ujar Daniel.

Dia juga minta agar keberadaan kartu tani yang sudah tersedia dapat dimaksimalkan keberadaanya. Karena orang bisa mengakses alokasi kebutuhan pupuk dengan menggunakan akses kartu tani.

”Distribusi kartu tani harus dipercepat dan dimaksimalkan karena ada data–data tentang kebutuhan pupuk sehingga dengan kartu tani tersebut mereka bisa lebih muda mengakses secara prioritas,” pungkasnya. (ace/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS