JAKARTA – Anggota Komisi I DPR, Charles Honoris merasa malu dan sedih dengan kemunculan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon di acara jumpa pers kampanye capres Amerika Serikat, Donald Trump.

“Ini tidak etis dan memalukan. Kita sebagai negara besar dijual di sana,” kata Charles di Warung Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (5/9/2015).

Anggota Fraksi PDI Perjuangan itu menuturkan, yang sangat disayangkan, pin DPR masih terpasang di baju Setnov saat menghadiri acara kampanye tersebut. “Artinya dia diperkenalkan sebagai Ketua DPR. Bukan sebagai pribadi,” ujar Charles Honoris.

Menurut Charles, Setya dan Fadli berangkat ke AS menggunakan uang negara. Dan sudah barang tentu kedatangannya ke kampanye Donald Trump menyakitkan perasaan bangsa Indonesia.

Para pimpinan DPR kata Charles, harus memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban kepada para anggota dan tentunya kepada rakyat atas kejadian yang memalukan ini. “Peristiwa ini juga menjadi ukuran kinerja dari BK DPR RI dalam menjaga nilai etika lembaga DPR,” katanya.

Sementara, anggota Fraksi PDI Perjuangan yang duduk di Komisi II DPR, Diah Pitaloka mengatakan, pasal 292 Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib mengenai kode etik menyebutkan, bahwa setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibiltas DPR.

Di pasal 1 sampai 6 Peraturan DPR RI No 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPR RI, urai Diah, anggota DPR dalam setiap tindakannya harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, daripada kepentingan pribadi, seseorang dan golongan.

“Bahkan dilarang menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, sanak famili dan golongan. Apalagi dalam hal ini Setya Novanto dan Fadli Zon bukan hanya sebagai anggota DPR RI, tapi menjabat sebagai pimpinan DPR RI,” kata Diah Pitaloka.

Meski Fadli telah membantah kehadirannya di kampanye Donald Trump itu bukan untuk memberi dukungan, Diah tetap menilai alasan itu tidak bisa diterima. “Mereka harus bijaksana dalam setiap tindakan dan langkah sebagai pimpinan DPR RI. Di depan masyarakat dunia, mereka adalah representasi dari seluruh rakyat Indonesia,” jelasnya.

Dia menyebut, kehadiran Setya Novanto dan Fadli Zon adalah pelanggaran serius yang dilakukan pimpinan DPR RI. Selain melanggar kode etik yang mereka tandatangani sendiri dalam Peraturan DPR RI tahun 2015, tambahnya, tindakan tersebut telah melanggar politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.

Diberitakan, rombongan DPR bertemu dengan calon Presiden AS Donald Trump pada Kamis 3 September 2015. Dalam rombongan itu, ikut serta Ketua DPR Setya Novanto, Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin, Wakil Ketua Komisi VII Satya Yudha, dan utusan Presiden Eddy Pratomo.

Tujuan utama rombongan itu adalah hadir dalam Sidang The 4th World Conference of Speakers Inter Parlamentary Union di New York, AS pada 31 Agustus hingga 2 September 2015.

Sedang anggota DPR Adian Napitupulu menilai tindakan Setnov dan Fadli Zon pantas diproses dalam Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), karena melanggar etika. Menurut dia, pimpinan tersebut tidak boleh aktif lagi sebagai anggota dewan, sebelum MKD mengeluarkan putusan.

“Saya berharap pengajuan ke MKD, ada tindakan pra yang dilakukan, yaitu tidak diaktifkan sebagai pimpinan dewan. Yang ikut, jangan aktif sampai ada putusan MKD, supaya tidak bisa intervensi keputusan MKD,” ujar Adian.

Sementara itu, dalam penjelasannya kepada wartawan, Fadli membantah kehadiran mereka di acara itu bentuk dukungan terhadap Trump. Karena menurutnya DPR tidak ada urusan dengan pencalonan pengusaha AS itu sebagai capres.

“Ya nggak. Apa urusannya kita dengan pilpres AS. Punya suara juga tidak. Saya jawab wartawan AS tadi ya itu terserah warga AS sendiri mau milih siapa. Bagi kami, kami senang pada Presiden AS yang mau berteman dengan Indonesia. Seperti Obama adalah teman Indonesia, juga Trump sekarang pun sebagai pengusaha adalah teman Indonesia. Kalau saya sambil minta tanda tangan Trump dan selfie,” ujar Fadli.

MKD DPR sendiri sudah mulai mengusut motif di balik kemunculan delegasi DPR tersebut di jumpa pers Trump meski belum ada aduan. Novanto dan Fadli pun akan dipanggil untuk diminta keterangan.

“Kehadiran Novanto dan sebagian anggota DPR di kampanye Trump, sepanjang itu dalam acara protokoler tidak masalah. Kalau tidak masuk di acara protokoler, tentu bermasalah,” kata Wakil Ketua MKD Junimart Girsang. (goek/*)

Sumber foto: Tempo

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS