SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menggratiskan air bersih yang dikelola Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada bagi warga miskin atau masyarakat kurang mampu.

Menurut dia, kebijakan tersebut segera diterapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya ketika tarif air bersih PDAM mulai disesuaikan.

“Selama ini kebalik, orang tidak mampu mensubsidi orang mampu. Berarti ke depan, warga yang mampu mensubsidi warga tidak mampu. Warga mampu harusnya bayar lebih mahal dari warga kurang mampu, ini yang saya minta ke PDAM,” ujar Eri Cahyadi di Surabaya, Kamis.

Cak Eri panggilan lekatnya, mengatakan sejak 2005, tarif air PDAM Surya Sembada tidak pernah mengalami kenaikan, yakni untuk batas bawah sebesar Rp600 per meter kubik. Menurut dia, besaran tarif yang sama antara pelanggan kelompok I tersebut, tentu merugikan warga miskin.

“Karena harga PDAM warga miskin atau pramiskin (pendapatan rendah) dengan warga pendapatan tinggi itu tidak ada bedanya, bedanya sedikit. Padahal, terkait NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) dan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) antara rumah perkampungan dengan rumah klaster itu selisihnya jauh,” jelasnya.

Kader PDI Perjuangan ini sepakat dengan rencana penyesuaian tarif air bersih PDAM Surya Sembada. Sebab selama puluhan tahun, tarif air PDAM tidak pernah mengalami kenaikan, yang justru merugikan warga miskin.

Untuk itu, Eri menyilakan Direksi PDAM Surya Sembada menyesuaikan tarif air bersih. Namun, dia menekankan agar penyesuaian tarif air bersih dapat diklasifikasikan antara warga mampu dan tidak mampu.

“Saya kemarin minta ke PDAM untuk membuat beberapa kriteria. Saya sampaikan, kalau kami mau subsidi orang tidak mampu itu sulit, ketika satu orang dikasih Rp100 ribu atau Rp50 ribu. Karena itu saya minta untuk warga miskin digratiskan air PDAM-nya,” kata dia.

Untuk menentukan kategori warga miskin atau tidak, pemkot melalui PDAM berpedoman kepada Kepmen Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kepmen Kimpraswil) Nomor 403 Tahun 2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat. Juga, berpedoman pada 14 Kriteria Kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS).

“Saya bilang sama Direksi PDAM, saya ingin bantu orang yang tidak mampu. Berarti apa? Selama itu kriteria rumahnya seluas 45 meter persegi, dengan listrik sampai 900 watt dan lebar jalannya 3 meter, maka penggunaannya (air PDAM) digratiskan,” kata dia.

Sedangkan untuk tarif bagi pelanggan atau masyarakat yang lain, Eri minta agar dapat mengikuti sesuai aturan yang berlaku, yakni berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum.

Selain itu, SK Gubernur Jatim Nomor 188/775/KPTS/013/2021 tentang Pedoman Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum Bagi BUMD kabupaten/kota se – Jawa Timur tahun 2022. (dhani/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS