Rabu
30 September 2026 | 5 : 34

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Ini Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan DPRD Magetan Atas RAPBD 2023

pdip-jatim-dprd-magetan-101122-rita-haryati-2

MAGETAN – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Magetan menyampaikan pandangan umum (PU) atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Magetan Tahun 2023 dalam rapat paripurna di gedung dewan, Rabu (9/11/2022).

Menurut Ketua Fraksi Hj. Rita Haryati, ada beberapa hal yang disampaikan Fraksi sehubungan dengan nota pengantar RAPBD yang telah disampaikan oleh Bupati Magetan pada rapat paripurna beberapa waktu lalu.

Seperti proyeksi inflasi yang ditetapkan dalam RKPD 2023 yang sudah disepakati oleh DPRD dalam KUA PPAS 2023 sebesar 3-4 % apakah masih realistis untuk Kabupaten Magetan. “Bupati harus menjelaskan hal ini,” ujar Rita.

Selanjutnya, Fraksi PDI Perjuangan juga meminta tanggapan Bupati terkait rencana mengatasi masalah stunting dan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Magetan. Kegiatan dan sub kegiatan apa saja yang sudah direncanakan mendapatkan alokasi pendanaan dari APBD 2023.

“Ini sesuai Permendagri 84 Tahun 2022 agar stunting dan kemiskinan ekstrem ditekan seminimal mungkin,’ ujarnya.

Rita juga meyampaikan fraksinya menyoroti besaran belanja hibah dan bansos tahun 2023 alokasinya sebesar Rp 43,1 miliar. Nominal tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Fraksi PDI Perjuangan meminta penjelasan Bupati dengan besaran alokasi tersebut   dan indikator kinerja, tujuan dan sasaran apa yang akan dicapai.

Fraksi PDI Perjuangan juga memberikan catatan terkait pelaksanaan peraturan Presiden No 80 Tahun 2019 tentang percepatan pembangunan ekonomi kawasan di beberapa wilayah di Jawa Timur. Dalam Perpres tersebut di Magetan ada tiga pembangunan. Dan, yang terjawab baru exit tol. Padahal masih ada relokasi LIK dan pembangunan Sarangan.

“Fraksi kami mempertanyakan keseriusan Pemkab Magetan dalam menindaklanjuti amanat Perpres 80 Tahun 2019,” ungkap Rita. Harapannya, kata dia, kemanfaatannya secara maksimal segera dirasakan warga Magetan.

Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti beberapa belanja modal seperti pembangunan gedung literasi, area parkir Sarangan dan dan beberapa proyek lain tahun lalu yang nilainya miliaran rupiah namun dalam perjalanannya kurang bisa optimal bahkan menimbulkan image negatif.

Fraksi mempertanyakan tindak lanjut dari pembangunannya dan juga rencana pemanfatannya sehingga dapat dirasakan masyarakat Magetan.

Rita Haryati berharap pandangan umum yang disampaikan Fraksi PDI Perjuangan dapat memberikan kontribusi dan masukan kepada Pemkab Magetan guna menunjang pembangunan Magetan yang lebih baik kedepannya.

“Semoga pandangan dan masukan dari Fraksi PDI Perjuangan memberikan kontribusi lebih pada pembangunan Magetan yang lebih baik,” pungkas Rita Haryati. (rud/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Baktiono Minta Seleksi Direksi BUMD Surabaya Bebas Manuver Politik

SURABAYA – Proses seleksi calon Direksi lima Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Surabaya mendapat perhatian DPRD ...
KRONIK

Sinung Soroti Rencana Utang Rp45 Miliar dalam APBD Bondowoso 2027

BONDOWOSO – Wakil Ketua DPRD Bondowoso, Sinung Sudrajad, menyoroti rencana pemerintah daerah menarik utang Rp45 ...
EKSEKUTIF

Debit Sumber Air Menurun, 500 Warga Selorejo Kediri Dapat Bantuan Air Bersih

KEDIRI – Sekitar 500 warga Dusun Selorejo, Desa Surat, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, mengalami kesulitan ...
LEGISLATIF

Rencana Kementerian Haji dan Umrah Mengaudit Forensik BPKH, Abidin Fikri Setuju dengan Catatan

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Abidin Fikri meminta pemerintah, khususnya ...
KRONIK

Tiga Pilar Cup Ngawi; Sepakbola Lintas Profesi, Lariskan UMKM

NGAWI – Setiap sore, suasana di Lapangan Alun-Alun Merdeka Kabupaten Ngawi ramai oleh pertandingan sepak bola dan ...
LEGISLATIF

Pemkot-DPRD Surabaya Sepakat Desil Bukan Patokan Mutlak Penyaluran Bansos

SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) dan DPRD Kota Surabaya sepakat tidak menjadikan klasifikasi desil dalam data ...