SURABAYA – Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Kusnadi merespon positif wacana reshuffle yang dilontarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Kusnadi, dalam sistem presidential, menteri-menteri adalah pembantu presiden yang harus tunduk sepenuhnya pada kebijakan presiden.

Karena itu, sebutnya, jika Jokowi mewacanakan resuffle, itu adalah sepenuhnya hak prerogatif presiden. Bahwa parpol yang mengusulkan menteri, kata Kusnadi, memang iya, tapi tetap harus tunduk pada platform dari presiden.

Karena itu, jelas Kusnadi, pihaknya menilai sebagai langkah yang bagus jika Presiden Jokowi bakal melakukan resuffle. “Kita mendukung penuh reshuffle menteri yang siapkan antitesa Jokowi, untuk tetap menyolidkan kabinet tentunya,” kata Kusnadi di Surabaya, Sabtu (15/10/2022).

Pernyataan ini dia sampaikan menyikapi pernyataan politisi Partai Nasdem Zulfan Lindan, yang menyebutkan deklarasi capres partainya ke Anies Baswedan karena dia adalah antitesa Jokowi.

Kusnadi mengatakan, koalisi parpol pendukung pasangan Jokowi-KH Ma’ruf, termasuk Nasdem, harus berkomitmen untuk terus mengawal pemerintahan itu sampai akhir periode, 2024.

Menurutnya, Presiden Jokowi butuh menteri yang bekerja dengan baik, supaya nanti di Pemilu 2024 dalam kondisi sense of happines yang tinggi.

Partainya melihat saat ini pemerintahan Presiden Jokowi telah mencapai sejumlah prestasi yang tinggi dalam memikirkan rakyatnya. Terutama mengenai masalah ekonomi dan berfokus dalam upaya membuat legacy untuk rakyat.

Sehingga pihaknya menilai wajar jika Jokowi akan menggunakan kewenangannya untuk melakukan evaluasi kepada menterinya yang tidak menjalankan perintah presiden. “Terutama menteri yang melakukan antitesa dari visi dan misi presiden,” ujarnya.

Politisi yang juga Ketua DPRD Jawa Timur ini juga menyebut skala prioritas dari presiden saat ini, yakni menteri harus senafas dengan kebijakan Presiden Jokowi. Apalagi saat ini dalam situasi penuh tantangan, ketika perekonomian tertekan akibat persoalan global.

Tak hanya menyayangkan komitmen Nasdem dalam koalisi pendukung pemerintahan Joko Widodo – Ma’ruf Amin. PDI Perjuangan Jawa Timur juga menyoroti pola rekrutmen kepemimpinan publik di tubuh Nasdem yang mengabaikan ketersambungan dengan pola kaderisasi berjenjang dari partai politik.

Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDIP Jatim, Hari Yulianto mencontohkan pada kasus mantan Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan yang sebelumnya diusung PDI Perjuangan pada Pilgub Papua Barat Tahun 2017, belakangan berpindah ke Nasdem.

“Konon karena faktor X yang menyebabkan beliau berpindah partai,” katanya.

Menurut Hari Yulianto, pada pilgub saat itu pihaknya mengirimkan 30-an kader-kader PDI Perjuangan dari Jawa Timur untuk membantu proses pemenangan Dominggus Mandacan – Mohammad Lakotani.

“Tiga puluhan kader dari Jatim kita kirim ke Papua Barat selama satu bulan. Ini tradisi gotong royong PDI Perjuangan untuk memenangkan pasangan calon kepala daerah-wakil kepala daerah yang kita usung. Di manapun, tidak hanya di Papua Barat,” kata Hari Yulianto.

Wakil Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi DPD PDIP Jatim, Dr Daniel Rohi, memimpin langsung tim dari DPD. Di Papua Barat, Daniel Rohi yang sekarang anggota DPRD Jatim tersebut membagi timnya untuk menggalang suara di berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Papua Barat.

“Selain sebagai koordinator tim, saya juga bertugas melakukan penggalangan, keliling di Sorong Raya meliputi Kabupaten dan Kota Sorong, Maybrat, Tambrauw, dan Raja Ampat,” katanya.

Bahkan, kata Daniel Rohi, upaya partainya memenangkan pasangan Dominggus Mandacan – Mohammad Lakotani juga dengan menerjunkan Tri Rismaharini, yang saat itu masih menjabat Wali Kota Surabaya . (red)