Sabtu
21 November 2026 | 5 : 17

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Dimulai Hari Ini, Psikotes bagi 26 Ribu Bacaleg PDI Perjuangan

pdip-jatim-221014-sekjen-dpd-2

SURABAYA – DPP PDI Perjuangan mulai Jumat (14/10/2022) hari ini melakukan psikotes terhadap 26 ribu lebih bakal calon anggota legislatif (caleg) yang akan diajukan dalam Pemilu 2024. Psikotes dilakukan secara online hingga 5 November mendatang.

“Ketua DPP Bidang Ideologi, Pak Djarot Saiful Hidayat akan membuka pelaksanaan psikotes hari pertama siang ini,” kata Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Surabaya.

Dia mengatakan menyangkut semangat antikorupsi, pihaknya melakukan berbagai langkah, mulai mengeluarkan berbagai aturan mengenai sanksi, hingga langkah-langkah perekrutan kader. Salah satu metode sains yang digunakan adalah psikotes.

Baca juga: Sapa Warga Surabaya, Besok Hasto Gowes Bareng Kada dari PDI Perjuangan se-Jatim

Pihaknya pernah bertemu dengan para ahli dari Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi). PDI Perjuangan mempertanyakan apakah psikotes mampu mengetahui dan membaca indikasi apakah seorang kader yang akan ditugaskan, baik di parlemen maupun eksekutif, punya kecenderungan korupsi.

Ternyata para ahli itu menyebut bahwa psikotes belum bisa memberi jawaban atas hal itu. Namun psikotes bisa mencapai hingga mengetahui sejauh mana komitmen seseorang terhadap nilai-nilai, termasuk nilai antikorupsi.

Karena itu, PDI Perjuangan tetap menggunakan metode psikotes dan yang kali ini menandai 10 tahun PDIP menggunakannya.

“Mulai 14 Oktober, sekitar 26 ribu caleg akan psikotes. Kami tambahkan 3 kriteria kader. Apakah dia pejuang, apakah dia punya kapabilitas menjalankan fungsi eksekutif-legislatif, atau justru pragmatismenya yang menonjol,” kata Hasto.

Dengan kriteria baru ini, lanjut Hasto, akan bisa terbaca apakah seseorang kader itu pas untuk ditugaskan di struktur partai, atau diajukan di fungsi eksekutif dan legislatif, serta tugas strategis lainnya.

“Tentu kalau hasil psikotes itu menunjukkan seseorang itu cenderung pragmatis, maka partai akan harus berhati-hati. Kalau kecenderungan pragmatis kuat, dia berpotensi jadi pedagang politik,” sebutnya.

Menurut Hasto, soal korupsi tak mudah. PDI Perjuangan bukan hanya membuat aturan sanksi pemecatan, namun hingga tak mencalonkan seseorang yang terkait dugaan korupsi.

Masalahnya, jelas Hasto, seringkali pilihan jernih demikian tak diganjar rakyat dengan tingkat pemilihan saat pilkada.

Dia mencontohkan Pilkada di Tangerang Selatan dan Gorontalo, PDI Perjuangan memilih untuk tak mencalonkan sosok yang dianggap terkait korupsi ataupun punya persoalan hukum. Namun justru kalah di pilkada.

“Meskipun tidak memberikan efek elektoral, PDI Perjuangan tetap tidak bergemimg dan tidak mencalonkan yang berstatus tersangka korupsi. Ini salah satu akar masalahnya adalah sistem pemilihan yang liberal,” tandas Hasto. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Peserta Serap Aspirasi Amin Thohari Mengaku Hidup Susah dan Terjerat Pinjol

BOJONEGORO – Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro Fraksi PDI Perjuangan, Amin Thohari, menggelar Reses Masa Sidang III ...
LEGISLATIF

Sri Untari Bakal Petakan Kopwan Mati Suri di Malang Raya, Siapkan Pendampingan untuk Menghidupkan Kembali

Sri Untari Bisowarno bakal memetakan kondisi Kopwan di Malang Raya untuk menghidupkan kembali koperasi mati suri ...
KABAR CABANG

DPC Bojonegoro Bagikan 300 Pupuk Organik dan Latih Petani Cara Pembuatan

BOJONEGORO – Upaya menjaga ketahanan pangan dan merespons tingginya harga pupuk kimia terus dilakukan di daerah. ...
LEGISLATIF

Wiwin Sumrambah Dorong Pemberdayaan Masyarakat Lewat Pelatihan dan Peningkatan Keterampilan

MOJOKERTO – Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur Wiwin Sumrambah menegaskan pemberdayaan masyarakat tidak cukup hanya ...
KRONIK

Sabet Juara I Smart City Forum 2026, Inovasi UGDK Banyuwangi Raih Penghargaan Tertinggi dari Komdigi

BANYUWANGI – Kabupaten Banyuwangi kembali menorehkan prestasi di bidang transformasi digital. Banyuwangi berhasil ...
LEGISLATIF

Komposisi BPD Bojonegoro Wajib 30 Persen Perempuan

BOJONEGORO – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro Fraksi PDI Perjuangan, Erix Maulana ...