Senin
31 Agustus 2026 | 8 : 27

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Fraksi DPRD Ngawi Perjuangkan Terbitnya Perda Kepariwisataan

pdip-jatim-dprd-ngawi-131022-yuwono-kartiko

NGAWI – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Ngawi memaksimalkan kader-kadernya di legislatif untuk mengawal rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan hingga menjadi perda.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi III Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Ngawi, Yuwono Kartiko (King) kepada pdiperjuangan-jatim.com, Kamis (13/10/2022).

“Ranperda pariwisata yang menginisiasi adalah kami. Ini merupakan tugas dari Partai untuk diperjuangkan menjadi Perda Pariwisata, salah satunya mengakomodir desa wisata,” kata Yuwono Kartiko.

Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Ngawi tersebut berpandangan, pariwisata diharapkan bisa menjadi salah satu instrumen untuk mendongkrak perekonomian desa. Menjadi daya ungkit perekonomian dan ketahanan desa.

Meski begitu, lanjut Yuwono Kartiko, perda ini nantinya tidak gebyah uyah mengatur seluruh desa untuk menggali bahkan mempunyai desa wisata.

“Tentunya kita ingin mengatur, memetakan, desa-desa yang benar-benar memiliki potensi wisata. Dan, jangan sampai mengganggu potensi yang lain,” kata Pak King.

Pak King melanjutkan, dengan adanya Perda pariwisata tersebut, akan menjadi sarana untuk mengatur pertumbuhan desa wisata, tanpa mengesampingkan potensi yang lain. Seperti halnya pertanian, perikanan, dan lain sebagainya.

“Jangan gara-gara kita ter-euforia desa wisata, tetapi abai dengan potensi pertaniannya. Maka kita berkepentingan mengatur itu. Jangan sampai kepentingan yang lain terganggu karena ada pariwisata,” jelas Pak King.

Lebih lanjut, saat ditanya soal kekhawatiran mengenai berkembangnya ‘rekreasi malam’, Pak King menilai hal itu sebagai sebuah fenomena. Mayarakat diminta untuk tidak perlu risau dan khawatir terkait hal itu. Sebab seperangkat aturan yang ketat, turut disiapkan.

“Itu adalah suatu fenomena ‘rekreasi malam’ yang wujudnya karaoke, dan lainnya. Itu kita atur operasionalnya, harus berizin, izin baru bisa diperoleh setelah melewati proses verifikasi yang ketat,” katanya.

“Kemudian kita terbitkan perangkat aturan yang mengatur operasionalnya. Mulai jam operasi, pelaku, kontennya, kita atur semua. Jadi tidak perlu dikhawatirkan, kita atur disitu,” papar Yuwono Kartiko (King) terkait Ranperda Penyelenggaraan Kepariwisataan. (mmf/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

KABAR CABANG

Serunya Ratusan Anak di Pamekasan Ikuti Lomba Mewarnai PDIP, Asah Kreativitas dan Jiwa Demokrasi Sejak Dini

PAMEKASAN – DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pamekasan menggelar lomba mewarnai tingkat PAUD, TK/RA, dan SD/MI. Gelaran ...
KABAR CABANG

Jadi Juara Pemilu 2024, PDI Perjuangan Ngantru Komitmen Jaga Kesolidan

TULUNGAGUNG – Pengurus Ranting dan Anak Ranting se-Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung, masa bakti 2026-2031 ...
KRONIK

Apresiasi Kerja Bakti Nasional LDII, Bupati Fauzi: Rawat Semangat Gotong Royong

SUMENEP – Sebanyak 200 orang turun ke lapangan untuk membersihkan area pasar dan makam di Desa Paberasan, Kecamatan ...
KABAR CABANG

Ranting dan Anak Ranting se-Kecamatan Boyolangu Tergetkan Menang Tebal pada Pemilu 2029

TULUNGAGUNG – Musyawarah Ranting (Musran) dan Musyawarah Anak Ranting (Musranran) PDI Perjuangan se-Kecamatan ...
KABAR CABANG

140 Pelajar Bubutan Terima PIP, PDIP Ingatkan Bantuan Bukan untuk Kepentingan Orang Tua

SURABAYA — Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) yang diterima pelajar harus benar-benar digunakan untuk kebutuhan ...
KRONIK

Di Balik Ramainya Muktamar NU, Ada Kisah Jedar dan Robert yang Dapat Pertolongan di Posko Baguna

JOMBANG — Di tengah padatnya aktivitas Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum ...