GRESIK – Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani me-launching sistem penjaminan kesehatan secara menyeluruh atau Universal Health Coverage (UHC), di halaman belakang kantor pemkab, Selasa (4/10/2022).

UHC merupakan sistem penjaminan kesehatan secara menyeluruh untuk warga Gresik yang belum memiliki Kartu BPJS Kesehatan. Masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan cukup membawa E-KTP atau KK.

Pelayanan kesehatan tersebut bisa terlayani di 32 puskesmas, 51 klinik, dan 10 dokter praktik mandiri sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama. Sedangkan untuk fasilitas kesehatan tingkat rujukan, sudah disiapkan 2 rumah sakit pemerintah dan 17 rumah sakit swasta yang ada di Kabupaten Gresik.

UHC tercapai Oktober 2022 ini mencakup 1.266.334 jiwa atau setara 98,56 % dari jumlah populasi penduduk Gresik saat ini.

Bupati Fandi Akhmad Yani menjelaskan, tercapainya UHC sebagai perwujudan program Nawa Karsa, yakni Gresik Sehati. UHC bisa memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat Gresik dengan mudah dan cepat.

Sebagai suatu program yang baru, lanjut Gus Yani, sangat diperlukan rasa optimis untuk menghadapi kendala-kendala yang mungkin nantinya akan muncul.

“Tapi kita harus yakin dan optimis, apa yang menjadi persoalan kita urai bersama-sama. Kita tahu, saat ini masih mencakup 98,56 % masih ada 1,4 % masyarakat Gresik yang belum tercover,” kata Gus Yani.

“Nanti kita selesaikan pelan-pelan, yang penting kita mulai pelayanan kesehatan dengan mudah di tahun ini,” imbuhnya.

Bupati yang diusung PDI Perjuangan menegaskan, bahwa UHC ini pada prinsipnya adalah, membantu orang yang terdaftar dalam BPJS. Oleh karenanya akan dilakukan mitigasi. Untuk mereka yang mampu, tetap membayar. Dan mereka yang kurang beruntung ekonominya akan ditanggung pemerintah.

“Oleh karenanya saya minta kepada seluruh kepala desa, sampaikan kepada seluruh masyarakat Gresik hingga ke pelosok, yang membutuhkan pelayanan kesehatan bisa menggunakan E-KTP atau KK,” katanya.

“Jangan sampai masyarakat di Kabupaten Gresik tidak mendapatkan pelayanan karena kurang beruntung ekonominya,” tegasnya.

Di tempat yang sama, Kepala BPJS Kabupaten Gresik, Tutus Novita Dewi menjelaskan, UHC merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah untuk memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan.

“Selanjutnya kami mengharapkan Pemkab Gresik dapat menjadi penggerak untuk meningkatkan dukungan terhadap keberlangsungan program JKN. Dari cakupan 98,56 persen, Pemda Gresik mengcover sekitar 30 persen. Ini cukup luar biasa kontribusi dari Pemda,” ujar Tutus. (mus/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS