LUMAJANG – Wakil Ketua DPRD Lumajang, H Bukasan beserta sejumlah pimpinan dan anggota menemui massa mahasiswa yang menggelar unjuk rasa menolak kebijakan pemerintah pusat yang menaikkan harga BBM.

Perwakilan massa bersama pihak dewan menggelar audiensi di ruang rapat paripurna. Sejumlah aspirasi disampaikan para mahasiswa, selain tuntutan utama yakni menolak kebijakan kenaikan harga BBM.

Tuntutan lainnya, penyaluran BLT bagi terdampak kenaikan BBM supaya tepat sasaran. Juga mencopot Menteri ESDM dan BUMN yang dinilai massa bertanggungjawab secara langsung atas kenaikan harga BBM.

Menanggapi aspirasi mahasiswa, Bukasan menjelaskan perihal tugas dan pokok DPRD. Bahwa, dalam hal ini DPRD bertugas sebagai fungsi pengawasan atas dampak yang terjadi dari kenaikan BBM.

Bukasan menyebutkan, kenaikan BBM terjadi di seluruh wilayah Indonesia, bukan hanya di Lumajang. Artinya, jika ada dampak yang tidak diinginkan, maka dampak tersebut akan terjadi secara global.

“Kami memandang bahwa pemerintah pusat mempunyai strategi dan langkah untuk menyelesaikan berkaitan dengan pencabutan subsidi ini,” katanya.

“Untuk apa dan nanti hasilnya harus diberikan kepada siapa, bukan semata-mata biar disubsidikan kepada kepentingan yang lainnya,” terang Bukanasa yang juga Sekretaris PDI Perjuangan Lumajang itu.

Pihak dewan sendiri menampung aspriasi mahasiswa dan segera mengirimkan berkas pernyataan tuntutan ke DPR RI. (ndy/hs)