LAMONGAN – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Lamongan meminta penjelasan kepada pemerintah kabupaten terkait rendahnya serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2022 pada sejumlah item.

Sikap Fraksi disampaikan pada agenda Pandangan Umum (PU) Fraksi-fraksi atas nota keuangan rancangan Perubahan APBD (P-APBD) Lamongan Tahun 2022, di ruang rapat paripurna DPRD Lamongan, Kamis (1/9/2022).

Rendahnya serapan anggaran hingga semester pertama ditemukan pada sejumlah pos belanja. Semisal belanja hibah yang hanya terserap tak sampai seperempat dari jumlah anggaran keseluruhan. Bahkan sejumlah kegiatan internal organisasi perangkat daerah (OPD), anggaran dana tercatat masih utuh alias tak terserap sama sekali.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan Ratna Mutia Marhaeni mengungkapkan, sampai dengan semester pertama,  pendapatan total APBD 2022 sudah terserap Rp 1,102 triliun atau 44,2 %. Tetapi pengeluaran dana hibah atau daya serap belanja hibah pada periode yang sama baru Rp 54,267 miliar atau 24,3 % dari total Rp 210,418 miliar.

“Mengapa belanja hibah, hingga semester pertama, serapan kurang dari 25 %? Mohon penjelasan soal ini,” katanya.

Fraksi juga meminta kepada pemkab untuk menjelaskan kegiatan yang seharusnya sudah diserap 100 %, namun faktanya serapan hingga semester pertama masih 0 (nol) %.

Serapan nol persen ini, jelas Ratna, ditemukan pada sejumlah pos anggaran kegiatan pada salah satu OPD. Yakni; kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan alokasi anggaran Rp 40 juta; evaluasi kinerja perangkat daerah, Rp 30 juta; serta koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semester, sebesar Rp 30 juta.

“Yang terakhir penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi dengan anggaran Rp 50 juta, juga diserap 0%. Dan seterusnya, masih banyak lagi menurut kami,” ujarnya.

Meski sejumlah anggaran tak terserap, lanjut Ratna, beberapa OPD meminta penambahan anggaran pada P-APBD Lamongan Tahun 2022. Padahal, sambung Ratna, dasar dalam proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang P-APBD Lamongan 2022 adalah laporan realisasi semester pertama APBD 2022.

“Untuk itu, kami Fraksi PDI Perjuangan minta agar Pemkab Lamongan mengevaluasi kembali anggaran-anggaran tersebut,” pungkas Ratna. (mnh/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS