SURABAYA – Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, Khusnul Khotimah, mendorong Dinas Pendidikan (Disdik) Surabaya untuk melakukan peningkatan kualitas serta membantu mendampingi guru-guru yang belum bersertifikasi agar kemudian bisa mendapat sertifikasi.

Seperti diketahui, guru yang belum bersertifikasi di Surabaya ada sebanyak 10.859 orang, mulai dari jenjang TK, SD, dan hingga SMP, baik di satuan pendidikan negeri dan swasta.

Menurutnya, sertifikasi ini sangat penting karena hal tersebut menjadi bukti bahwa guru atau pendidik memiliki keahlian dan profesional dibidangnya. Kemudian dengan sertifikasi, bisa mendapatkan tunjangan profesi guru (TPG).

“Tetapi menuju profesional itu menjadi tugas kita bersama, seperti saat ada guru yang belum sarjana, belum mendapatkan jam mengajar. Itu tugas bersama, saling mendukung dan mendorong agar guru di Surabaya bisa mendapatkan sertifikasi, sehingga itu juga salah satu upaya memotivasi guru untuk bisa mendidik dengan lebih baik lagi,” ujar Khusnul, Selasa (26/7/2022).

Ia pun meminta para guru untuk memenuhi beberapa komponen persyaratan agar dapat mengikuti sertifikasi. Di antaranya, seperti sertifikat pendidik, hasil penilaian kinerja paling tidak dengan kategori baik, aktif mengajar dan memenuhi beban kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mengantongi nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK).

Kemudian terkait guru yang belum berijazah S-1 sehingga menyebabkan guru belum tersertifikasi, Wakabid Pembangunan Manusia dan Kebudayaan DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya itu, meminta agar Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melakukan pendataan, pemetaan, dan klasifikasi agar nantinya dilakukan penghitungan berapa kebutuhan anggaran untuk beasiswa guru.

“Karenanya kami mendorong pula pada tahun anggaran 2023 untuk penyetaraan guru-guru yang belum S-1 karena alasan pembiayaan agar bisa mendapatkan beasiswa,” ujarnya.

“Seingat saya Pemkot itu ada anggaran untuk guru bisa mendapatkan beasiswa. Hanya saja menurut saya sejauh ini belum maksimal karena antara anggaran dengan guru yang mau mendapatkan beasiswa itu jumlahnya tidak sebanding,” tandas Khusnul.

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS