Selasa
21 Juli 2026 | 10 : 14

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Tabroni Minta Pemdes Lakukan Pembangunan Secara Berimbang

PDIP-Jatim-Tabroni-28062022

JEMBER – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember, Tabroni, meminta pemerintah desa (pemdes) untuk tidak hanya menggunakan dana desa (DD) untuk keperluan pembagunan infrastruktur. Hal tersebut disampaikan Tabroni saat menggelar reses masa persidangan ke-2 tahun 2022 di Desa Paleran, Kecamatan Sumberjamber, Selasa (28/6/2022).

Ketua Komisi A DPRD Jember tersebut menyebut, penggunaan DD meliputi berbagai sektor seperti program peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan program sosial kemasyarakatan yang lainnya, sehingga tak melulu hanya berfokus pada pembangunan infrakstruktur/fisik semata.

“Saya ingatkan, jika pembangunan di desa yang teranggarkan dalam dana desa itu. Tidak harus infrastruktur saja, sektor-sektor yang lain juga penting untuk diperhatikan. Meski prioritasnya adalah pembagunan infrastruktur, di sektor yang lain juga jangan ditinggal,” ujar Tabroni.

Karena itu, tambah Tabroni, pihaknya akan meminta kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispemasdes) untuk memberikan sosialisasi kepada pemdes agar pembangunan di desa tak hanya fokus pada proyek pembangunan infrastuktur (fisik) saja, namun peningkatan SDM juga tidak kalah pentingnya.

“Saya akan minta dinas untuk melakukan sosialisasi agar pemerintah desa bisa mengelola DD ini dengan proporsional dan berimbang, sehingga pemerataan pembangunan di desa yang ada di Jember bisa berjalan dengan berimbang,” jelasnya.

Selain itu, Wakabid Kaderisasi dan Ideologi DPC PDI Perjuangan Jember tersebut juga mendorong petugas khusus di bawah Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), yaitu tim ahli kabupaten, pendamping desa dan pendamping lokal untuk memberikan rekomendasi bagaimana perencanaan pembangunan melalui anggaran DD ini bisa terealisasi dengan baik.

“Tugas dari pendamping desa itu bisa ikut membantu merumuskan arah pembangunan desa ke depan. Namun meraka juga harus mengajak tokoh masyarakat atau perwakilan warga untuk menentukan keputusan dalam penggunaan DD untuk kepentingan bersama, melalui musyawarah dusun (musdus),” tandasnya. (ryo/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

EKSEKUTIF

Pemkab Ngawi Siapkan Regulasi Mengemudi Sepeda Motor bagi Anak Usia 17 Tahun Ke Bawah

NGAWI – Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono mengaku prihatin atas meningkatnya kasus kecelakaan lalu lintas yang ...
EKSEKUTIF

Mas Dhito Tinjau Lahan Calon Hotel Haji Pertama di Indonesia Dekat Bandara Dhoho

Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana meninjau lahan calon hotel haji pertama di Indonesia di dekat Bandara ...
LEGISLATIF

Asmadi Minta UMKM Dilibatkan dalam Revitalisasi GOR Ganesha, Pedagang Lama Harus Diprioritaskan

BATU – Ketua Komisi B DPRD Kota Batu, Asmadi, meminta Pemerintah Kota Batu melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, ...
SEMENTARA ITU...

Ketika Pelari Kenya Terjebak di Jember, Gotong Royong Mengantarnya Pulang

JEMBER — Debu musim kemarau beterbangan di sepanjang jalan Kota Jember. Matahari siang memantulkan hawa panas dari ...
KRONIK

Puan Maharani Tekankan Literasi Digital dan Komunikasi Negara untuk Tangkal Hoaks tentang DPR

JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan maraknya hoaks yang menyasar DPR RI menjadi pengingat pentingnya ...
LEGISLATIF

DPRD Surabaya Dorong Pemkot Percepat Pembangunan Pintu Air Kali Jagir

SURABAYA – Ketua Komisi C DPRD Surabaya Eri Irawan mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mempercepat ...