MAGETAN – DPRD Magetan melalui Panitia Khusus (pansus) melakukan pembahasan terkait Laporan Keterangan dan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2021. Beberapa hal menjadi sorotan khusus, yakni soal angka kemiskinan dan pengangguran terbuka.

Ketua Pansus LKPJ Bupati, Joko Suyono, menyampaikan, saat ini pihaknya terus melakukan pembahasan. “Fokus kami ada beberapa poin, yaitu angka kemiskinan dan pengangguran terbuka dan juga SILPA yang tiga tahun tarakhir selalu mengalami kenaikan,” kata Joko Suyono yang juga anggota Fraksi PDI Perjuangan, Sabtu (16/4/2022).

Lebih rinci Joko Suyono menyampaikan, saat ini pihaknya masih membahas indikator capaian, indikator realisasi dan soal pembahasan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).

Dalam LKPJ Bupati Tahun 2021, seperti diungkapkan Joko Suyono, angka kemiskinan mencapai 10,66 persen. Persentase tersebut belum mencapai target tahun 2021, yaitu 9,71 persen.

Sedangkan tingkat pengangguran terbuka tahun 2021 sebesar 3,86 persen dari target rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) maupun rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) pada angka 2,85 persen.

“Tapi dari dua indikator tersebut, angka kemiskinan dan pengangguran terbuka ini, out put-nya pastinya ke SILPA tahun 2021 yang nominalnya besar Rp 363 miliar. Dua indikator, angka kemiskinan dan pengangguran terbuka, inilah yang menjadi PR (pekerjaan rumah) eksekutif dalam rapat Pansus DPRD yang akan datang.

Terpisah, Ketua DPRD Magetan Sujatno menambahkan, salah satu fokus bahasan pansus terkait SILPA yang pada tiga tahun terakhir terus mengalami kenaikan. Tahun 2019 Rp 238,7 miliar, 2020 mencapai Rp 244,9 miliar dan 2021 sebesar Rp 363 miliar.

Dijelaskan Sujatno, dari dulu, dewan selalu berpesan kepada Sekretaris Daerah sebagai Ketua Tim Anggaran Pemkab agar nominal SILPA jangan sampai di atas Rp 100 miliar. (rud/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS