MALANG – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Malang mendesak Pemkot setempat memberikan ketegasan sikap dan kebijakan terkait pembangunan infrastruktur fisik juga sarana dan prasarana umum.

Hal ini disampaikan oleh juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Malang, Eko Herdiyanto pada agenda sidang paripurna penyampaian pandangan fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Malang Tahun Anggaran 2022.

“Ada beberapa developer atau pengembang yang puluhan tahun tidak menyerahkan PSU (prasarana, sarana dan utilitas), misalnya jembatan di Perum Lembah Dieng, bahkan sampai keropos dan sangat membahayakan keselamatan masyarakat sebagai pengguna jalan,” ungkap Eko Herdiyanto di gedung dewan, Rabu (13/4/2022).

Termasuk hasil pembangunan infrastruktur yang dikerjakan OPD Kota Malang, sebut Eko, kualitasnya di bawah standar dan tidak sesuai perencanaan awal dengan fakta yang ditemukan di lapangan.

“Sehingga secara kualitas dan kelayakan konstruksi kurang bagus serta menjadi problem yang harus menjadi perhatian OPD terkait,” tuturnya.

Dia menyebutkan, setidaknya terdapat dua proyek pembangunan yang dilakukan Pemkot Malang yang perlu mendapatkan evaluasi. Pertama adalah Gedung Islamic Center dan pembangunan Taman Merjosari.

Menurutnya, kedua infrastruktur publik tersebut layak mendapat sorotan karena hasil pembangunan terdapat kerusakan di beberapa titik. Juga untuk fasilitas umum baik secara estetik maupun fasilitas publik yang seharusnya dapat terus dikembangkan.

Selain menyoroti pembangunan infrastruktur juga sarana dan prasarana, anggota Komisi C DPRD Kota Malang tersebut juga minta pemkot merancang dan melaksanakan langkah-langkah taktis dalam peningkatan potensi penambahan pendapatan asli daerah.

Langkah ini penting untuk dilakukan dilihat dari kurang maksimalnya realisasi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD Kota Malang. Mengingat laju perkembangan demografi dan pembangunan di Kota Malang termasuk yang paling cepat di Jawa Timur.

“Langkah taktis dalam pelaksanaan program peningkatan potensi penambahan PAD Kota Malang multisektor, melalui kinerja terukur, langkah tegas, penuh dedikasi dan berintegritas harus menjadi spirit kinerja OPD terkait, harus segera dilakukan,” jelas Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Malang tersebut.

Pihaknya juga menyoroti berbagai permasalahan baik terkait banjir, serapan anggaran OPD yang belum maksimal, dan kemacetan yang masih belum memiliki solusi yang efektif.

Oleh karena itu, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Malang mendorong Pemkot pada tahun ini, bisa memetakan masalah pembangunan disertai solusi konkret dan obyektifitas penganggaran.

Terutama program-program yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan dan berbagai sektor pasca pandemi.

“Sehingga secara simultan dapat menjadi acuan sekaligus implementasi konkret dalam merecovery segala akibat pandemi Covid-19, yang sangat dirasakan semua pihak terutama masyarakat miskin Kota Malang,” tegasnya. (ace/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS