Ada 50.200 jiwa pada kondisi kemiskinan ekstrem. Strategi pengentasan terstruktur melibatkan pemdes. Tak cuma itu, personal ASN didorong bergerak di lingkungan tempat tinggalnya.

NGAWI – Upaya untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem gencar dilakukan Pemerintah Kabupaten Ngawi. Di tahun 2022 ini, Pemkab setempat telah mempersiapkan beragam skenario agar kemiskinan segera dapat dikendalikan.

Wakil Bupati Ngawi yang juga Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko mengatakan, ada dua skema yang akan dilakukan dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem.

Yaitu, skema sinergitas antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa, dan menggerakkan aparatur sipil negara (ASN) untuk berpartisipasi dalam pengentasan kemiskinan.

“Sinergitas antara Pemkab dan Pemdes untuk langsung melakukan intervensi pada masyarakat yang sudah masuk dalam DTKS, namun belum menerima bantuan sosial,” kata Wabup Antok kepada pdiperjuangan-jatim.com, Selasa (22/3/2022).

Melalui upaya intervensi tersebut, lanjut Wabup Antok, juga sekaligus untuk melakukan verifikasi masyarakat miskin yang belum masuk dalam daftar DTKS. Baik karena adanya permasalahan administrasi kependudukan dan lain sebagainya.

Wabup Antok menjelaskan, masyarakat dengan kondisi kemiskinan ekstrem didominasi oleh penduduk dengan kategori non produktif. Baik masyarakat lanjut usia, ataupun dengan kondisi khusus (disabilitas).

Sementara terkait melibatkan ASN dalam penanganan kemiskinan ekstrem, politisi PDI Perjuangan tersebut membeberkan, upaya yang dilakukan melalui inovasi tiap satuan kerja, atau organisasi perangkat daerah.

“Jadi masing-masing OPD kita gerakkan agar memiliki inovasi untuk membantu warga miskin di lingkungan sekitar ASN tinggal,” ucapnya.

Wabup Antok mengatakan, bentuk bantuan dari ASN bisa berupa apapun. Yang pada intinya, para ASN bersinergi dengan Pemkab Ngawi dalam pengentasan kemiskinan ekstrem.

Lebih lanjut, Wabup Antok juga mengungkapkan, jumlah warga Ngawi yang berada pada kondisi kemiskinan ekstrem sekitar 50.200 jiwa. Dari sejumlah itu, Pemkab Ngawi sudah memiliki data baik nama maupun alamatnya.

Sementara dalam penanganan penduduk dengan kondisi kemiskinan ekstrem, bentuk konkret penanganannya bisa berupa bantuan uang tunai ataupun bentuk lain yang dibutuhkan warga dengan kondisi kemiskinan ekstrem.

“Kalau bentuk tunai, di desa bisa berupa BLT Dana Desa sesuai ketentuan. Untuk inovasi Pemkab Ngawi, bisa tunai bisa juga berupa bahan pangan atau makanan siap saji. Sesuai kebutuhan warga penerima,” papar Wabup Antok terkait penanganan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Ngawi tahun 2022. (mmf/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS