SIDOARJO – Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo, Suyarno SH, angkat bicara terkait persoalan sampah di Sidoarjo. Pengeprasan anggaran tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) disusul minimnya serapan dana tersebut oleh pemerintah kabupaten menjadi salah sebab buruknya pengelolaan sampah.

Penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jabon oleh pemkab sejak beberapa hari belakangan cermin dari tidak maksimalnya pemkab dalam mengordinasikan pemdes untuk upaya bersama dan terpadu dalam mengatasi sampah.

Penanganan sampah tidak dilakukan terpadu dari hulu hingga hilir. Tidak ada optimalisasi sejak dari TPST sehingga mengakibatkan kelebihan kapasitas di TPA.

Penumpukan sampah di TPA diperkuat pengamatan Suyarno saat mengamati arus sampah masuk ke ke tempat tersebut, suatu ketika. Hasil pengamatannya, dalam sehari ada ratusan truk sampah yang masuk.

“Sampah harusnya dipilah sejak awal (di TPST), sehingga yang diangkut ke TPA hanya residu,” kata Suyarno, Senin (1/11/2021).

Minimnya penanganan sampah di TPST, sejak lama telah dideteksi pihak dewan. Karena itu, sejak awal pula, pihak dewan mengusulkan adanya penguatan TPST di tingkat desa.

Suyarno mengakui dirinya pernah mengusulkan anggaran untuk TPST sebesar Rp 21 miliar dari APBD Tahun 2021 seperti ia sampaikan pada saat diskusi terarah dengan para kepala desa se-kecamatan Gedangan beberapa waktu lalu.

“Usulan saya malah dikepras jadi Rp 4 miliar,” ungkap wakil rakyat dari PDI Perjuangan ini.

Atas kondisi penanganan sampah yang cukup memprihatinkan, Suyarno menyarankan pemkab untuk mengotimalkan dana bantuan keungan (BK) untuk pembangunan TPST di tingkat desa.

Ia juga meminta kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) selaku penanggungjawab urusan persampahan, tidak sekadar menjadi pemungut sampah.

Lebih dari itu, “Memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait pengolahan sampah,” saran Suyarno. (hs)  

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS