KOTA MOJOKERTO – Ketua DPRD Kota Mojokerto, Sunarto, berencana akan merealisasikan temuan dari hasil kunjungan kerjanya di Kabupaten Sleman. Menurutnya, Kabupaten Sleman memiliki sitem pelayanan kemasyarakatan yang sangat baik dan patut untuk ditiru. sebab, pelayanan kemasyarakat mulai dari pengurusan Kartu Indonesia Sehat (KIS), masyarakat tidak mampu membayar sekolah dan masalah lainnya bisa diselesaikan hanya di satu dinas saja.

“Di sana masyarakat dimanjakan oleh pemerintah, contoh seperti orang sakit  tidak punya KIS langsung datang ke dinsos. Jadi, dinsos, dinkes dan dispendik sudah ada kordinasi yang baik, sehingga orang tidak mampu gak bisa bayar sekolah dan lainnya cukup ditangani dinsos. Penanganan dampak sosial ini benar-benar diterapkan di sana. Nah, ini saya persiapkan untuk di Kota Mojokerto,” terang Itok, sapaan akrab Sunarto, Senin (13/9/2021).

Menurutnya, penting untuk mengoneksikan satu dinas dengan dinas lainnya untuk mempermudah pelayanan pada masyarakat. Jadi, masyarakat sudah tidak dilempar ke sana-ke mari hanya untuk mengurus satu kepentingan saja.

“Biasanya kan dipingpong, kayak ngurus ke dinas dibulet-buletin. Jadi, dinsos di sana ini data kematian tiap hari langsung diupdate, karena koneksi itu semua dinas sudah selesai. Bisalah diterapkan di wilayah perkotaan seperti Kota Mojokerto ini,” terangnya.

Mekanismenya, tambah Itok, bisa membuat pendamping di setiap kelurahan agar semua masyarakat bisa tercover dan bisa segera diselesaikan.

“Mekanismenya dibentuk pendamping di setiap kelurahan. Jadi, masalah sosial di kelurahan ini nanti dihandle oleh pendamping tersebut,” terang Politisi PDI Perjuangan ini.

Opsi selanjutnya, jelas Wakabid Kehormatan Partai dan Organisasi DPC PDI Perjuangan Kota Mojokerto itu, bisa membuat tim monev yang terdiri atas pendamping kelurahan, pengurus RT/RW, dan tokoh agama di masing-masing kelurahan.

“Mereka yang akan turun ke bawah, setelah ada temuan, kemudian tim monev ini musyawarah dan memutuskan, setelah ada keputudan dari rembuk lingkungan nanti data disetor ke dinsos, terus dinsos akan turun ke bawah untuk cek langsung. Ini kan baik banget kalau kita terapkan,” jelasnya.

Itok juga bersikukuh akan menerapkan ini di Kota Mojokerto. Menurutnya, dengan wilayah yang relatif kecil akan sangat mudah membuat suatu perubahan positif bagi masyarakat.

“Saya bersikukuh akan menerapkan ini. Nanti saya akan bicarakan di rapat dan akan saya sampaikan pada Ibu Walikota dan OPD terkait. Kalau untuk perubahan positif untuk rakyat, kenapa harus banyak pertimbangan? Toh, sudah ada daerah yang berhasil melakukan ini,” tutup Itok. (arul/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS