JAKARTA – Presiden Joko Widodo menyatakan siap tidak populer terkait rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Dia berpendapat, akan lebih baik jika subsidi BBM dialihkan ke sektor produktif.

“Saya jadi pemimpin bukan untuk populer kok. Itu tanggung jawab pemimpin. Kebijakan pasti ada risikonya,” tandas Jokowi di depan peserta Musnas Kagama di Kendari, Kamis (6/11/2014).

Selama lima tahun terakhir, ungkap Jokowi, subsidi BBM mencapai Rp 714 triliun. Dia membandingkan anggaran untuk kesehatan dan infrastruktur. “Anggaran kesehatan Rp 202 triliun dan infrastruktur sebesar Rp 577 triliun, ini masih kalah dari BBM bersubsidi,” jelasnya.

Dia khawatir dengan APBN 2015 yang hanya sekitar Rp 2.019 triliun tidak akan cukup untuk membawa perubahan apabila subsidi BBM tidak dialihkan ke sektor produktif. Jokowi menyebut apabila tak ada perubahan, maka lebih dari setengah uang negara justru habis untuk BBM dan membayar utang luar negeri beserta bunganya.

Meski demikian, soal rencana kenaikan BBM ini, menurut Jokowi, masih dihitung matang. “Masih kita hitung menunggu kalkulasi matang dan kartu perlindungan sosial terdistribusi lancar,” ucapnya.

3 Kartu Sudah Dianggarkan

Sementara, soal sumber pendanaan tender penerbitan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), kata Jokowi, bisa di-cek di kementerian keuangan. Pernyataan ini dia sampaikan menanggapi pernyataan kalangan DPR seputar anggaran pembuatan fisik KIS, KIP, dan KKS. Dewan juga menyatakan, pengalokasian anggarannya belum dikomunikasikan dengan parlemen.

Menurut Jokowi, anggaran untuk tiga kartu itu sudah masuk APBN. “Ya coba dicek ke kementerian keuangan. Kalau sudah keluar ya mestinya ada dananya. Tanyakan ke kemenkeu,” kata Jokowi.

Dia lalu mengeluhkan kritik yang dilontarkan anggota dewan selama ini. Menurut dia, pemerintah ingin bekerja cepat sesuai harapan banyak orang. Namun, ujar dia, meski pemerintah sudah bekerja cepat tetapi DPR tetap saja mengritik.

“Kita ini ya, maunya kerja cepat, kerjanya cepat. Kalau kerja lambat nanti begini (sambil tangannya memeragakan gerakan simbol orang bicara). Eh, sudah kerja cepat masih begini juga (melakukan gerakan yang sama),” ucapnya.

Kalau misalnya konsultasi ke DPR, menurutnya, kondisi DPR saat ini belum memungkinkan. “Ke DPR saya harus ke mana? Ketemu dengan siapa? Ke komisi yang mana? Alat kelengkapan dewan yang mana? Apa saya harus menunggu terus?” tandasnya. (pri/*)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS