SURABAYA – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Surabaya Adi Sutarwijono mengatakan, Dinas Tenaga Kerja harus ditempatkan di garis depan pertempuran. Yakni dengan menjadikan dinas ini sebagai satuan kerja andalan sekaligus ujung tombak.

Untuk menjadikan Disnaker sebagai satker andalan, kata Adi Sutarwijono, harus dengan memperbesar kapasitas kerja dinas tersebut. Sehingga cakupan dan jejaringnya menjadi lebih luas dan menyentuh kepentingan mendasar masyarakat.

“Penyerapan tenaga kerja secara maksimal adalah bagian penting dari skema pemerintahan pro-rakyat yang dirancang PDI Perjuangan, yang dituangkan dalam Hasta Prasetya,” kata Adi Sutarwijono, kemarin.

Untuk itu, lanjut dia, langkah awalnya dengan memberikan penguatan pada pemberian anggaran yang bisa berdampak signifikan. “Tapi, kalau hanya dialokasikan 0,28 persen dalam RAPBD 2015, bagaimana Disnaker bisa bekerja maksimal untuk mengatasi pengangguran di Kota Surabaya,” ujarnya.

Saat rapat paripurna DPRD Surabaya pada Jumat (31/10/2014), Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan keprihatinan atas kecilnya alokasi anggaran untuk urusan tenaga kerja. Sementara, angka pengangguran di kota ini diyakini terus meningkat dan belum tertangani secara sistemik.

Dalam RAPBD 2015, anggaran tenaga kerja di Kota Pahlawan besarnya Rp 20,2 miliar atau 0,28 persen dari total kekuatan belanja RAPBD Surabaya 2015 yang besarnya Rp 7,108 triliun. Dengan kekuatan anggaran sekesil itu, Dyah Katarina, yang juga anggota Fraksi PDI Perjuangan pesimistis Disnaker akan bisa bekerja maksimal dalam menjalankan tupoksinya.

“Kami masih melihat keberlanjutan pola-pola lama, dimana Disnaker sekadar ditempatkan di garis belakang pertempuran,” kata Dyah Katarina.

Catatan Fraksi PDI Perjuangan menyebutkan, setidaknya setiap tahun terdapat 25-30 persen lulusan SMA dan SMK di kota ini yang tidak tertampung di berbagai lapangan pekerjaan maupun terserap kuliah ke perguruan tinggi. Dyah Katarina meyakini mereka akan menjadi pengangguran di usia yang sangat produktif.

Belum lagi data resmi Disnaker yang menyebutkan di 2014 ini terdapat 20.526 pengangguran, mulai lulusan SD hingga Sarjana S-3, yang mencari pekerjaan. “Kami sungguh prihatin karena tidak melihat skema kebijakan yang komprehensif dari Pemkot Surabaya maupun dari politik anggaran yang dijalankan untuk mengatasi pengangguran,” katanya.

Fakta-fakta di lapangan, lanjut Dyah, menunjukkan bahwa untuk menjadi pekerja minimarket, penjaga toko, pekerja kebersihan di badan-badan usaha swasta, bahkan pekerja-pekerja SPBU di banyak tempat di Kota Surabaya, warga ber-KTP Kota Surabaya kalah bersaing dengan kaum urban dari luar daerah.

Seyogianya, imbuh Dyah, persiapan sumber daya manusia dan penguatan ekonomi rakyat sungguh-sungguh menjadi perhatian pemkot. Untuk penyiapan SDM, pada output-nya tercermin pada tingginya penyerapan tenaga kerja dari warga ber-KTP Kota Surabaya di berbagai lapangan pekerjaan di kota ini.

Oleh karena itu, harapnya, pemberian anggaran yang lebih besar untuk Disnaker harus dipertimbangkan. Dengan demikian, Disnaker bisa lebih ekspansif dan agresif dalam menjalankan tugas-tugas fungsionalnya. (pri/*)