JAKARTA – Sesuai rencana, para menteri Kabinet Kerja akan dilantik dan diambil sumpahnya secara resmi di Istana Negara, Jakarta, jam 11.30 WIB Senin (27/10/2014) hari ini. Seluruh menteri pria yang dilantik akan mengenakan batik lengan panjang dan berpeci, sedang sedang delapan menteri perempuan mengenakan busana nasional.

Bersamaan pelantikan menteri ini, Presiden Joko Widodo rencananya juga akan melantik Sekretaris Kabinet, Wakil Menteri Luar Negeri, dan Wakil Menteri Keuangan periode 2014 – 2019. Setelah pelantikan, pada jam 14.00 WIB Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla akan memimpin sidang kabinet yang pertama.

Baca juga: Ini Kabinet Kerja Jokowi-JK

Selama ini, proses pelantikan menteri biasanya mengenakan kemeja dan jas warna hitam. Namun, dalam undangan yang diberikan kepada para calon menteri dari Kepala Sekretariat Presiden Kementerian Sekretaris Negara, mereka diharuskan memakai batik lengan panjang berwarna dasar cokelat, celana/rok hitam, dan berpeci hitam.

Penggunaan “dresscode” sudah dua kalinya dilakukan Jokowi. Sebelumnya, Jokowi juga minta para calon menteri mengenakan pakaian kemeja lengan panjang warna putih pada acara perkenalan para calon menteri di taman Istana, Minggu (26/10/2014) sore.

“Kali ini, kita diminta memakai batik warna dasar cokelat lengan panjang,” kata Saleh Husin yang akan dilantik sebagai Menteri Perindustrian.

Nama-nama menteri Kabinet Kerja sudah diumumkan Jokowi pada Minggu (26/10/2014) petang. Ada empat menteri koordinator dengan 34 kementerian. Menurut Jokowi, penyusunan kabinet dilakukan dengan hati-hati dan cermat dengan melibatkan KPK dan PPATK.

KPK: Tak Ada yang Bertanda Merah atau Kuning

Sementara itu, KPK juga menyatakan menteri-menteri Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-JK bersih dari catatan. Para menteri tersebut bersih dari tanda merah atau kuning. Tanda merah menunjukkan risiko tinggi calon menteri itu terlibat kasus dugaan korupsi sedangkan tanda kuning menunjukkan adanya laporan masyarakat yang masuk ke KPK mengenai calon menteri tersebut.

“Tidak ada, ini berdasarkan konfirmasi saya kepada beberapa pimpinan KPK,” jelas Juru Bicara KPK Johan Budi melalui pesan singkat kepada wartawan, Senin (27/10/2014).

Meski demikian, kata Johan, KPK tidak menjamin jika calon menteri yang tidak diberi tanda merah atau kuning oleh KPK akan bebas dari godaan korupsi ketika terpilih sebagai menteri. Menurut dia, manusia bisa saja berubah ketika diberi kekuasaan dan kewenangan mengelola uang dalam jumlah besar.

“Sejak awal KPK menyampaikan bahwa kami tidak menjamin siapa pun, termasuk nama calon menteri yang tidak ada catatan dari KPK kelak setelah menjadi menteri, tidak korupsi,” katanya.

Johan juga menyatakan, KPK mengapresiasi langkah Jokowi dan Kalla yang menggandeng KPK serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam menyeleksi calon menteri. Meski demikian, imbuhnya, untuk memilih menteri tetap menjadi hak prerogatif presiden. (pri/*)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS