JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti angka serapan anggaran penanganan Covid-19 di daerah yang rendah di tengah lonjakan kasus yang belum berhenti sampai saat ini. Puan mendesak pemerintah memaksimalkan penyerapan anggaran ini.

“Di situasi darurat seperti sekarang, pemerintah pusat harus mendorong daerah untuk memaksimalkan penyerapan anggaran penanganan Covid-19,” tegas Puan, Kamis (15/7/2021).

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, total dana untuk penanganan Covid-19 di daerah senilai Rp 50,1 triliun baru terserap 22,93 persen hingga akhir Mei 2021.

Menurut Puan, realokasi dan refocusing anggaran harus dilakukan segera untuk menggambarkan situasi kedaruratan yang kini terjadi terkait pandemi Covid-19 di Indonesia.

“Ini soal nyawa anak, ibu, bapak, dan kerabat. Ini juga soal ekonomi yang terasa semakin menghimpit. Berkejaran waktu menjaga harapan rakyat dengan pertaruhan keselamatan para tenaga kesehatan dan penghidupan banyak orang,” imbuh Puan.

Mantan Menko PMK ini meminta pelaksanaan realokasi dan refocusing anggaran tetap dilakukan secara ketat. Pemerintah pusat pun diminta memberikan bantuan teknis untuk pelaksanaannya, mulai dari realokasi, refocusing, hingga realisasi penyerapannya.

“Jangan hanya prosedural tapi harus benar-benar penyerapan anggaran untuk program-program penanganan Covid-19 yang substansial,” tegasnya.

Pada Rabu, Indonesia masih mencatatkan tambahan 54.517 kasus baru Covid-19 dalam sehari. Total akumulasi tercatat 2.670.046  kasus positif Covid-19, dengan 443.473 pasien masih menjalani perawatan atau disebut sebagai kasus aktif.

Hingga Minggu (11/7/2021), ada 129 daerah yang masih masuk kategori zona merah, melonjak dari 96 daerah pada data hingga 4 Juli 2021.

Lewat media massa terpotret pula tantangan penanganan Covid-19 di seluruh daerah yang terasa menyayat. Media sosial dan grup percakapan juga dipenuhi kabar duka atau setidaknya kabar tentang kolega terpapar Covid-19.

Seperti belum cukup, kabar suram masih ditingkahi pula dengan penuhnya kamar rawat di rumah sakit, kelangkaan oksigen, dan peralatan kesehatan yang melambung harganya.

“Penggunaan anggaran bisa diarahkan untuk mengoptimalkan program kesehatan, termasuk pemenuhan gizi untuk menaikkan imunitas rakyat biar tidak gampang tertular, juga bantuan obat bagi yang terpapar,” kata Puan.

Dia pun menyarankan pemerintah daerah proaktif merespons kebutuhan tempat untuk isolasi mandiri bagi para pasien yang kondisinya cukup baik dan tak harus dirawat di rumah sakit.

Tidak setiap orang, ujar dia, punya rumah yang layak untuk isolasi mandiri, sementara menyewa secara mandiri juga butuh dana tak sedikit.

“Pemerintah bisa menjadi solusi atas situasi ini, dengan memastikan ketersediaan kamar-kamar untuk isolasi mandiri. Ini juga saya yakin membantu mempercepat pemulihan pasien dan tidak menambah risiko penularan di luar,” tutur Puan.

Pembatasan mobilitas yang diperketat demi mencegah penularan Covid-19 terus meluas pun memberikan tekanan ekonomi bagi rakyat kebanyakan. Pemerintah daerah sudah sepatutnya menjadi yang terdepan memastikan penanganan Covid-19 dan pemberian jaminan kesejahteraan rakyat bisa seiring sejalan.

“Perbanyak program pro-rakyat. Ringankan beban rakyat yang terdampak pandemi, baik langsung maupun tidak. Jangan sampai mereka lolos dari Covid-19 tetapi tak selamat dari kesulitan ekonomi,” tegas alumnus UI ini.

Puan pun meminta para pelaku ekonomi kecil tak ditinggalkan di situasi sulit seperti sekarang. Banyak dari mereka yang kini berwiraswasta dan menggantungkan hidup pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) adalah korban pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi.

“Dapur harus terus ngebul. Perut anak-anak dan keluarga di rumah juga tetap butuh diisi. Ini harus mendapat solusi agar penularan Covid-19 bisa dibendung,” ujar Puan.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR pada Selasa (13/7/2021) pun mengakui penyerapan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terkait penanganan Covid-19 masih rendah.

Hingga akhir Juni 2021, sebut Sri Mulyani, serapan anggaran PEN baru mencapai Rp 252,3 triliun atau 36,1 persen dari pagu. Pos kesehatan pun dia sebut baru terserap Rp 47,71 triliun dari total pagu Rp 193,93 triliun. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS