Selasa
07 Juli 2026 | 5 : 51

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Tak Kantongi Syarat PPKM, Inda Raya: 8 Kendaraan Kami Minta Putar Balik

pdip-jatim-inda-pos-penyekatan-02

KOTA MADIUN – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kota Madiun terus dioptimalkan. Kali ini, giliran sektor industrial yang menjadi sasaran peninjauan, Kamis (8/7/2021).

Wakil Wali Kota Madiun Inda Raya Ayu Miko Saputri menyebut sektor industrial dan perbankan cukup baik dalam menerapkan aturan PPKM Darurat ini.

“Secara umum sudah baik. Sudah menerapkan 50 persen WFH. Bahkan, tadi juga ada yang menerapkan sampai 75 persen WFH,“ kata Inda Raya, kemarin.

Instruksi Mendagri terkait PPKM Darurat tersebut memang telah disempurnakan. Sejumlah poin diubah, termasuk aturan WFH untuk perkantoran. Perubahan Inmendagri tersebut baru diterima, Kamis pagi.

Forkopimda Madiun merespon cepat perubahan aturan tersebut dengan meninjau penerapannya di lapangan. Wawali menyebut hasilnya cukup seperti yang diharapkan.

“Kami juga meninjau sektor perbankan, secara umum hampir sama, tetapi tadi kami temukan beberapa karyawan magang dan langsung kita minta pulang karena memang tidak menangangi sesuatu yang krusial di kantor,“ jelasnya.

Kendati secara keseluruhan telah baik, bukan berarti tidak ditemukan kekurangan. Politisi PDI Perjuangan ini menyebut, sirkulasi udara sejumlah perkantoran tersebut masih kurang baik.

Sebab, ruangan memang didesain ber-AC karenanya minim ventilasi. AC dinilai menjadi salah satu media penyebaran virus. Tak heran, jika lebih baik mengurangi penggunaan AC.

“Untuk evaluasinya rata-rata memang terkait sirkulasi udara. Terkait AC ruangan, kami sarankan untuk dihidupkan satu jam sekali agar tidak pengap. Karena ruangan memang tidak ada jendela sama sekali,“ terangnya.

Tak hanya itu, rombongan juga meninjau pos penyekatan. Wawali menyebut setidaknya terdapat delapan kendaraan yang terpaksa diputar balik.

Sebab, tidak mengantongi kelengkapan surat-surat seperti yang disyaratkan dalam PPKM Darurat. Selain itu, pengendara juga tidak memiliki urusan yang kritikal.

“Kami juga meninjau pos penyekatan. Ada sekitar delapan kendaraan yang kami putar balik. Sesuai arahan bapak Menko, mobilisasi juga harus ditekan,“ pungkasnya. (ant/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

KABAR CABANG

DPC Kota Pasuruan Gelar Rakorcab Sosialisasi Pembentukan Ranting

KOTA PASURUAN – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Pasuruan mulai mematangkan konsolidasi organisasi ...
LEGISLATIF

DPRD Bondowoso Desak Penambahan Pos Damkar, Respons Kebakaran Dinilai Belum Optimal

Komisi I DPRD Bondowoso mendesak pemerintah daerah menambah pos dan armada pemadam kebakaran setelah insiden ...
LEGISLATIF

DPRD Kota Batu Perkuat Penegakan Kode Etik, Khamim Pimpin Pansus Tata Beracara BK

DPRD Kota Batu mulai menyusun regulasi baru tentang Kode Etik dan Tata Cara Beracara Badan Kehormatan. Pansus yang ...
SEMENTARA ITU...

Persinga Promosi ke Liga 3, Mas Antok Minta Warga Berikan Dukungan dan Doa

NGAWI – Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko, mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Ngawi untuk terus memberikan ...
LEGISLATIF

Diana Sasa: Satu Data RTLH Harus Jadi Dasar Kebijakan, Bukan Sekadar Pendataan

Komisi D DPRD Jawa Timur mendorong pemerintah menjadikan Satu Data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebagai dasar ...
KABAR CABANG

Di Ujung Tanjakan Candijati, Ambulans Gratis Mengantar Harapan bagi Holimatus

SIRENE ambulans memecah sunyi pagi di Desa Candijati, Kecamatan Arjasa, Jember, Senin (6/7/2026). Namun perjalanan ...