Kamis
15 Mei 2025 | 9 : 04

Tak Kantongi Syarat PPKM, Inda Raya: 8 Kendaraan Kami Minta Putar Balik

pdip-jatim-inda-pos-penyekatan-02

KOTA MADIUN – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kota Madiun terus dioptimalkan. Kali ini, giliran sektor industrial yang menjadi sasaran peninjauan, Kamis (8/7/2021).

Wakil Wali Kota Madiun Inda Raya Ayu Miko Saputri menyebut sektor industrial dan perbankan cukup baik dalam menerapkan aturan PPKM Darurat ini.

“Secara umum sudah baik. Sudah menerapkan 50 persen WFH. Bahkan, tadi juga ada yang menerapkan sampai 75 persen WFH,“ kata Inda Raya, kemarin.

Instruksi Mendagri terkait PPKM Darurat tersebut memang telah disempurnakan. Sejumlah poin diubah, termasuk aturan WFH untuk perkantoran. Perubahan Inmendagri tersebut baru diterima, Kamis pagi.

Forkopimda Madiun merespon cepat perubahan aturan tersebut dengan meninjau penerapannya di lapangan. Wawali menyebut hasilnya cukup seperti yang diharapkan.

“Kami juga meninjau sektor perbankan, secara umum hampir sama, tetapi tadi kami temukan beberapa karyawan magang dan langsung kita minta pulang karena memang tidak menangangi sesuatu yang krusial di kantor,“ jelasnya.

Kendati secara keseluruhan telah baik, bukan berarti tidak ditemukan kekurangan. Politisi PDI Perjuangan ini menyebut, sirkulasi udara sejumlah perkantoran tersebut masih kurang baik.

Sebab, ruangan memang didesain ber-AC karenanya minim ventilasi. AC dinilai menjadi salah satu media penyebaran virus. Tak heran, jika lebih baik mengurangi penggunaan AC.

“Untuk evaluasinya rata-rata memang terkait sirkulasi udara. Terkait AC ruangan, kami sarankan untuk dihidupkan satu jam sekali agar tidak pengap. Karena ruangan memang tidak ada jendela sama sekali,“ terangnya.

Tak hanya itu, rombongan juga meninjau pos penyekatan. Wawali menyebut setidaknya terdapat delapan kendaraan yang terpaksa diputar balik.

Sebab, tidak mengantongi kelengkapan surat-surat seperti yang disyaratkan dalam PPKM Darurat. Selain itu, pengendara juga tidak memiliki urusan yang kritikal.

“Kami juga meninjau pos penyekatan. Ada sekitar delapan kendaraan yang kami putar balik. Sesuai arahan bapak Menko, mobilisasi juga harus ditekan,“ pungkasnya. (ant/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Pembangunan Vila dan Perumahan di Malang Raya Marak, Dewanti Ingatkan Ini

SURABAYA – Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Dewanti Rumpoko, menyoroti maraknya pembangunan vila dan perumahan di ...
LEGISLATIF

Empat Legislator Banteng Turun Gunung Kawal Maraknya Pencemaran Lingkungan di Jember

JEMBER – Empat legislator Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember turun gunung mengawal maraknya persoalan pencemaran ...
EKSEKUTIF

Komitmen Apeksi, Indonesia Bebas Sampah 2029

SURABAYA – Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) menegaskan komitmennya dalam mendukung target ...
LEGISLATIF

Warga Keluhkan Mafia Pertanian, Komisi B DPRD Tulungagung Bakal Perketat Pengawasan

TULUNGAGUNG – Komisi B DPRD Kabupaten Tulungagung siap memperketat pengawasan terkait adanya keluhan masyarakat ...
KRONIK

Pimpin Sidang Parlemen OKI, Puan: Islam Miliki Modal Jadi Kekuatan Baru Dunia

JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin sidang Komite Umum (General Committee) Parliamentary Union of the OIC ...
KRONIK

Depo Sampah Telang Dikeluhkan Warga, Bupati Lukman Gerak Cepat Lakukan Ini

BANGKALAN – Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, meninjau langsung kondisi depo sampah di pinggir Jalan Raya Telang, ...