TULUNGAGUNG – Penghentian sementara hearing atau dengar pendapat dan kegiatan lainnya yang mengumpulkan massa di DPRD Tulungagung, tidak membuat aktivitas Fraksi PDI Perjuangan ikut vakum. Mereka kini justru aktif mengedukasi masyarakat seputar pandemi Covid-19.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Tulungagung Susilowati mengungkapkan, sejak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dan kegiatan hearing di DPRD Tulungagung dihentikan sementara semua anggota Fraksi PDI Perjuangan diminta untuk berperan aktif dalam edukasi soal penularan Covid-19 pada masyarakat.

“Kawan-kawan fraksi sudah kami minta untuk lebih berperan aktif, minimal di media sosial untuk ikut memberi arahan atau imbauan pada masyarakat terkait Covid-19,” ungkap Susilowati, Kamis (8/7/2021).

Selain itu, menurut dia, semua anggota Fraksi Banteng Tulungagung juga tetap menjalankan tugasnya, utamanya dalam fungsi pengawasan dan menyerap aspirasi masyarakat.

“Meski ada pemberhentian sementara kegiatan hearing dan lainnya, kami tetap menjalankan fungsi pengawasan dan menyerap aspirasi masyarakat,” katanya.

Dalam mengedukasi masyarakat terkait Covid-19, menyerap aspirasi masyarakat dan fungsi pengawasan, sebut Susilowati, para anggota Fraksi PDI Perjuangan tetap diharuskan menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Apalagi pandemi Covid-19 masih belum usai.

“Tentu karena saat ini masih musim pandemi Covid-19, kami harus tetap berhati-hati. Semua dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat,” ujar Ketua DPC PDI Perjuangan Trenggalek ini.

Sebelumnya, Sekretaris DPRD Tulungagung,  Sudarmaji, mengungkapkan sejak diberlakukannya PPKM Darurat semua kegiatan dewan yang sifatnya mengumpulkan massa dihentikan sementara.

“Semua kegiatan hearing dihentikan dulu untuk sementara sampai masa PPKM Darurat berakhir,” ujarnya.

Bahkan menurut dia, DPRD Tulungagung selama PPKM Darurat, tidak menerima tamu kunjungan atau studi banding dari daerah lain. Begitu pun sebaliknya, DPRD Tulungagung juga tidak melakukan kunjungan atau studi bandiing ke daerah lain. (atu/pr)