KEDIRI – Mengantisipasi agar tidak terjadi praktik pungutan liar (pungli), Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana  mengeluarkan surat edaran ke sejumlah instansi dinas.

“Pada 15 Maret 2021 lalu, saya sudah keluarkan surat edaran yang isinya agar tak ada lagi pungutan liar di Kabupaten Kediri,” ungkap Hanindhito, Kamis (17/6/2021).

Bupati yang akrab disapa Mas Bup ini menjelaskan latar belakang terbitnya larangan praktik pungli tersebut. Yakni, karena sebelumnya dia telah mendapat laporan dari masyarakat tentang adanya dugaan praktik pungutan liar.

Praktik ini, sebutnya, diduga terjadi di sejumlah wisata desa yang ada di Kabupaten Kediri.

Oleh karena itu, kader Banteng ini mengimbau pihak – pihak yang melakukan pungutan liar untuk segera menghentikannya.

“Saya menegaskan bahwa tidak boleh ada lagi praktik pungutan liar, terutama di sejumlah objek wisata di Kabupaten Kediri,”  tegasnya.

Dia menyebut, saat ini pemerintah berupaya keras memulihkan perekonomian masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Sehingga jika ditemukan praktik pungli, akan menghambat proses pemulihan ekonomi masyarakat tersebut.

“Untuk pengelolaan wisata, kami di Pemerintah Kabupaten Kediri sudah menggunakan sistem TNT (Transaksi Non Tunai). Yang semuanya sudah berbasis elektronik. Sehingga meminimalisir terjadinya praktik pungutan liar,” terang Mas Bup. (putera/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS