LUMAJANG – Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pemerintahan DPP PDI Perjuangan, Arif Wibowo, mengingatkan kepada anggota fraksi PDI Perjuangan DPRD Lumajang untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan pemkab yang tidak pro rakyat.

Hal tersebut disampaikan Arief Wibowo dalam pidatonya pada acara rapat koordinasi persiapan rapat kerja cabang di aula DPC Lumajang, Rabu (19/5/2021).

Arief Wibowo meminta supaya fraksi PDI Perjuangan di DPRD Lumajang melakukan kritik terhadap tata kelola pemerintahan. Termasuk selalu memperjuangkan dan mengawal setiap kebijakan pemerintah supaya pro terhadap rakyat.

“Mari kita bekerja sama dalam membangun PDI Perjuangan bersama-sama. Saya mengajak supaya seluruh kader PDI Perjuangan kuat dan solid, sehingga dengan mudah meraih apa yang menjadi keinginan bersama,” tegasnya.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Agus Wicaksono. Menurut dia, sekarang ini Pemkab Lumajang mulai tidak mendapat kepercayaan dari masyarakat lantaran sejumlah kebijakan yang dijalankan tidak pro terhadap rakyat kecil.

“Saat ini pemkab Lumajang mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadap masyarakat. Terlebih, tunjangan RT dan RW tidak lagi dimasukkan dalam APBD,” jelasnya. (ndy/hs)