SUMENEP – Pada acara Talkshow Memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2021 yang diselenggarakan oleh DPP PDI Perjuangan, Rabu (5/5), Bupati Sumenep, Achmad Fauzi, membeberkan kiat-kiat yang dilakukan pihaknya untuk menyiasati keterbatasan proses pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama masa pandemi Covid-19.

Menurut Fauzi, proses belajar-mengajar di Kota Keris itu memang agak berbeda dengan di kabupaten lain. Sebab, kabupaten yang berada di ujung timur pulau Madura ini terdiri atas wilayah daratan dan kepulauan.

“Kami memiliki sebanyak 126 pulau, sehingga banyak tantangan tersendiri dalam proses belajar-mengajar di tengah pandemi Covid-19 ini,” kata Fauzi.

Menurut Fauzi, pada awal-awal virus corona menyerang Indonesia, sekolah terpaksa diliburkan berdasarkan surat edaran Kemendikbud. Sehingga memaksa pemerintah daerah berfikir lebih keras bagaimana mengatasi persoalan tersebut. Sebab, disisi lain IDM yang dimiliki Sumenep masih terbilang rendah.

“Kami mencoba berpikir lebih jauh bagaimana proses belajar-mengajar tetap bisa dilaksanakan,” ungkap Fauzi.

Untuk mengatasi hal tersebut, jelas Fauzi, pemerintah daerah memgambil sebuah keputusan. Pertama, pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan menerapkan program guru sambang siswa.

Guru sambang siswa ini ialah siswa dikumpulkan di beberapa tempat, kemudian guru mendatangi siswa tersebut dan memberikan pembelajaran dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat.

Yang Kedua ialah siswa berkunjung ke sekolah. Siswa datang ke sekolah hanya mengambil materi dan tugas. Setelah itu mereka pulang dan mengerjakan semua tugas-tugasnya di rumah.

“Meski kami mengeluarkan kebijakan itu, tapi kami tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Karena kita tahu, pada waktu itu pandemi Covid-19 cukup mencekam. Sehingga kita lakukan konsep seperti itu, ” ujar Fauzi.

Ketua DPC PDI Perjuangan Sumenep itu juga menegaskan, bahwa pihaknya juga harus berani mengambil keputusan yang sedikit berseberangan dengan surat edaran dari kemendikbud.  

“Meski keputusan yang diambil pemerintah daerah bertentangan dengan surat edaran Kemendikbud, tapi pemerintah daerah juga harus memikirkan kultur dan lain sebagainya. Sebab, anak-anak itu kalau ditinggal orang tuanya bekerja ke sawah dan laut, itu menjadi persoalan karena anak-anak minim pengawasan,” tambah Fauzi.

Lalu pada saat ada surat keputusan menteri bersama (SKB) pada pertengahan 2020, ada kebijakan pemberlakuan sekolah tatap muka. Sehingga, kata Fauzi pemerintah daerah perlu melakukan penyesesuaian dengan mengeluarkan kebijakan baru. Di mana dalam kebijakan itu, pemerintah daerah memberlakukan sekolah tatap muka di kecamatan yang berstatus zona hijau. Dan kebetulan zona hijau paling banyak di wilayah kepulauan.

“Maka di beberapa kecamatan di kepulauan kami berlakukan sekolah tatap muka. Tapi jam belajarnya dibatasi dan dibagi,” terang Fauzi.

Kebijakan tersebut khusus untum di wilayah kepulauan. Tapi, untuk di daratan tetap memberlakukan kebijakan guru sambang siswa dan siswa hanya datang ke sekolah mengambil materi dan pulang ke rumah.

“Kebijakan itu tetap mengalami kendala. Karena tidak semua siswa paham teknologi. Apalagi, daerah siswa yang berada di pelososk,” katanya.

Meski kebijakan tatap muka diberlakukan, siswa dan guru tetap diimbau menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, dengan cara memakai masker, cuci tangan dan jaga jarak.

Hadir pada acara talkshow yang mengusung tema “Pendidikan Era New Normal, Bisalah atau Masalah?” itu, antara lain Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim, Wakil Ketua Komisi X DPR Agustina Wilujeng, Inisiator Bukit Algoritma Budiman Sudjatmiko, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, dan Komedian Kiki Saputri.  Acara yang dipandu langsung oleh Andreas Hugo Pareira, Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PDI Perjuangan itu, diikuti oleh 500 peserta dari pengurus, kader, dan simpatisan PDI Perjuangan seluruh Indonesia dan disiarkan langsung melalui zoom dan akun youtube resmi @pdiperjuangan dan akun facebook PDI Perjuangan.