Senin
23 November 2026 | 6 : 08

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Mulai Besok, Warga Surabaya yang Berobat Cukup Tunjukkan KTP

pdip-jatim-armuji-310321

SURABAYA – Wakil Wali Kota Surabaya Armuji menggelar rapat koordinasi khusus kesiapan program Pemberlakuan Jaminan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage (UHC), Selasa (30/3/2021). 

Rakor ini untuk memastikan per 1 April, warga Surabaya yang ingin berobat ke rumah sakit sudah bisa hanya dengan menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP).

Armuji mengatakan, setelah dilakukan MoU dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, langkah selanjutnya adalah memastikan kesiapan instansi terkait. Karena itu, rakor bersama ini dilakukan agar tidak ada kendala saat pelaksanaan.

“Jadi untuk (persiapan) jaminan kesehatan masyarakat Kota Surabaya ini sudah 97 persen selesai. Artinya, per 1 April besok ini sudah berjalan,” kata Cak Ji sapaan lekatnya di ruang rapat Sekretaris Daerah (Sekda), Balai Kota Surabaya.

Dia menjelaskan, setidaknya ada 42 rumah sakit di Surabaya yang dapat digunakan berobat warga cukup menunjukkan KTP. Di antaranya, RSUD Dr Soewadhie, RSUD Bhakti Dharma Husada, RSU Dr Soetomo, RSAL Dr Ramelan, RSJ Menur, RSU Haji Surabaya, RS Islam Jemursari, RS Universitas Airlangga, RS William Booth Surabaya, RS PHC, RS Royal hingga RS Mata Undaan.

“Bagi warga yang sakit bisa datang ke 42 rumah sakit yang dikerjasamakan dengan BPJS. Termasuk di rumah sakit, rumah sakit besar,” ujar Cak Ji.

Selain di 42 rumah sakit tersebut, layanan kesehatan gratis ini juga dapat diperoleh warga Surabaya melalui 63 Puskesmas. Bahkan, 8 klinik utama di Surabaya juga melayani layanan kesehatan tersebut. Yakni, Klinik Utama Dasa Medika, Klinik Mata Java Katarak, Klinik Mata Dr Syamsu, Klinik Mata Tritiya, Klinik Utama Hemodialisa 3D, Surabaya Eye Clinic, Klinik Utama 3D, serta Klinik Rawat Inap Usada Buana.

Di samping itu, kata Cak Ji, mulai 1 April 2021 warga Surabaya tidak perlu meminta Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) ke kelurahan untuk jaminan biaya berobat ke rumah sakit. Sebab, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah menanggung biaya jaminan kesehatan kelas tiga.

“Jadi warga Surabaya tidak perlu mengurus SKTM. Yang penting kelasnya tiga (layanan) rumah sakitnya,” jelas kader Banteng senior Surabaya ini.

Untuk memasifkan informasi tersebut, pemkot telah menyosialisasikan program UHC ini kepada masyarakat. Sosialisasi dilakukan melalui kelurahan/kecamatan, serta beberapa media sosial yang dikelola instansi Pemkot Surabaya.

Sementara itu, sebagai bahan evaluasi ke depannya, pemkot juga menyediakan layanan pengaduan melalui aplikasi berbasis android bernama “Wargaku Surabaya”. Aplikasi itu dapat diunduh masyarakat secara gratis melalui Google Playstore. 

Pemkot Surabaya juga menyiapkan layanan Call Center khusus pengaduan program tersebut. 

Menurut Cak Ji, Call Center ini disiapkan untuk membantu warga yang mengalami kendala ketika menggunakan layanan kesehatan itu. Dia berharap, petugas Call Center dapat merespons cepat setiap pengaduan yang disampaikan warga. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Warga Bojonegoro Curhat kepada Ony Setiawan, Hal Kekeringan hingga Perlunya Pakan Mandiri untuk Peternak

BOJONEGORO — Persoalan tingginya harga pakan ternak, akses pupuk bersubsidi bagi penggarap lahan hutan, hingga ...
LEGISLATIF

Doding Rahmadi Tegaskan DPRD Trenggalek Awasi Tahapan Pilkades 2027 agar Sesuai Regulasi

TRENGGALEK – DPRD Kabupaten Trenggalek bakal mengawasi ketat seluruh tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2027 ...
KRONIK

Banyuwangi Gelar Ijen Green Trail Run 2026, Upaya Kembangkan Sport Tourism

BANYUWANGI – Sempat tertunda akibat peristiwa kebakaran hutan pada September lalu, ajang lari bergengsi Ijen Green ...
LEGISLATIF

Sri Untari Bakal Koordinasi dengan HKTI, Perjuangkan Keluhan Petani Tebu soal Solar Industri

MALANG – Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno, bakal berkoordinasi dengan Himpunan Kerukunan Tani ...
EKSEKUTIF

Mas Dhito Konsisten Gelar KFBF, Dorong Batik Kediri Jadi Kebanggaan dan Identitas Daerah

KEDIRI – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana konsisten menjaga Kediri Fashion Batik Festival (KFBF) sebagai ...
HEADLINE

Fraksi PDIP DPRD Jatim Desak UMK 2027 Jamin Kehidupan Layak Pekerja dan Keluarganya

SURABAYA – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim menetapkan Upah ...